majalahsuaraforum.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Eropa. Pada Sabtu, 17 Januari 2026, Trump menyatakan rencana penerapan tarif impor tambahan terhadap delapan negara Eropa sebagai langkah tekanan agar Amerika Serikat diizinkan membeli Greenland, wilayah otonom milik Denmark yang terletak di kawasan Arktik.
Melalui unggahan di media sosial Truth Social yang dikutip dari Reuters pada Minggu, 18 Januari 2026, Trump mengumumkan bahwa tarif tambahan sebesar 10% akan diberlakukan mulai 1 Februari 2026 terhadap produk-produk yang berasal dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris.
Kedelapan negara tersebut sejatinya telah lebih dulu dikenai tarif impor oleh pemerintahan Trump. Namun, sesuai rencana terbaru, besaran tarif tersebut akan kembali dinaikkan hingga mencapai 25% pada 1 Juni 2026. Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif tinggi itu akan tetap berlaku sampai tercapai kesepakatan penjualan Greenland kepada Amerika Serikat.
Trump secara konsisten menyampaikan bahwa dirinya hanya menginginkan satu hasil akhir, yakni kepemilikan Greenland oleh AS. Pernyataan tersebut langsung ditolak oleh pemerintah Denmark dan otoritas Greenland. Kedua pihak menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Menurut Trump, Greenland memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi keamanan nasional AS. Ia menilai letak geografis wilayah tersebut serta kekayaan sumber daya mineralnya menjadi faktor utama kepentingan Amerika. Seiring meningkatnya ketegangan, sejumlah negara Eropa dilaporkan telah mengirimkan personel militer ke Greenland atas permintaan Denmark.
Pernyataan Trump memicu gelombang penolakan luas. Aksi demonstrasi terjadi di Denmark maupun Greenland, dengan para pengunjuk rasa menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan sendiri oleh rakyatnya, bukan melalui tekanan politik atau ekonomi dari negara lain.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menyebut pengumuman Trump sebagai langkah yang mengejutkan. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara terbuka mengecam ancaman tarif tersebut dan menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran serta berpotensi memperburuk hubungan internasional.
Dukungan terhadap Denmark dan Greenland juga datang dari tingkat Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bersama Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyatakan bahwa Uni Eropa berdiri dalam solidaritas penuh dengan Denmark dan Greenland. Keduanya memperingatkan bahwa kebijakan tarif AS berisiko merusak hubungan transatlantik dan memicu eskalasi yang berbahaya di antara sekutu lama.
Ancaman tarif impor ini dinilai dapat menggagalkan kesepakatan dagang awal yang sebelumnya telah dicapai antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa dan Inggris. Kesepakatan tersebut mencakup tarif dasar sebesar 15% untuk produk Eropa dan 10% untuk sebagian besar barang asal Inggris. Sejumlah pakar ekonomi dan hubungan internasional menilai kebijakan Trump berpotensi memperlebar perpecahan di antara negara-negara Barat.
Di sisi lain, Greenland sejatinya telah berada dalam payung keamanan NATO dan menjadi lokasi Pangkalan Antariksa Pituffik milik Amerika Serikat. Pangkalan tersebut saat ini ditempati sekitar 200 personel militer AS. Selain itu, Perjanjian Pertahanan tahun 1951 bahkan memberikan ruang bagi Amerika Serikat untuk menambah jumlah pasukan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pejabat Eropa mempertanyakan alasan keamanan yang dikemukakan Trump. Mereka menilai motif utama di balik ancaman tarif dan desakan pembelian Greenland lebih mencerminkan ambisi perluasan wilayah Amerika Serikat dibandingkan kebutuhan pertahanan semata.
Di dalam negeri AS sendiri, rencana Trump menuai kritik. Sejumlah senator Amerika Serikat menilai kebijakan tarif tersebut justru akan merugikan kepentingan ekonomi nasional, dunia usaha, serta merusak hubungan strategis dengan para sekutu. Meski demikian, beberapa analis menyarankan agar negara-negara Eropa tidak bereaksi secara berlebihan dan memilih menunggu perkembangan lanjutan dari kebijakan tersebut.
Red.
