Home / Hukum - Kriminal / ICW Kritik Penghentian Kasus Tambang Nikel Konawe Utara, Nilai KPK Tak Transparan

ICW Kritik Penghentian Kasus Tambang Nikel Konawe Utara, Nilai KPK Tak Transparan

majalahsuaraforum.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perkara tersebut sebelumnya menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, dengan potensi kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 2,7 triliun.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menilai penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh KPK bukan sekadar menambah daftar perkara yang dihentikan, tetapi juga mencerminkan pelemahan kelembagaan KPK secara sistemik sejak diberlakukannya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dinilai Rawan Disalahgunakan Menurut ICW, kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 membuka celah penyalahgunaan jika tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang kuat.

“ICW sejak awal mengkritisi mekanisme KPK yang dapat mengeluarkan SP3 karena rawan dijadikan bancakan korupsi. Penghentian perkara berpotensi tidak didasarkan pada penilaian objektif, melainkan subjektif dan sulit ditagih akuntabilitasnya oleh publik,” ujar Wana dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Soroti Minimnya Transparansi ICW juga menyoroti keterlambatan KPK dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pasalnya, SP3 terhadap perkara Aswad Sulaiman disebut telah diterbitkan sejak Desember 2024, namun baru diumumkan secara terbuka setahun kemudian, yakni Desember 2025.

“Padahal, berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, penghentian penyidikan wajib dilaporkan ke Dewan Pengawas paling lambat 14 hari sejak SP3 diterbitkan. Publik patut mempertanyakan alasan KPK tidak transparan,” tegas Wana.

ICW Pertanyakan Objek SP3 Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menjerat Aswad Sulaiman dengan dua sangkaan, yakni dugaan kerugian keuangan negara dan suap menyuap. Oleh karena itu, ICW meminta KPK menjelaskan secara rinci perkara mana yang sebenarnya dihentikan.

“KPK perlu menjelaskan secara terang apakah SP3 ini diterbitkan untuk perkara kerugian negara atau suap menyuap,” kata Wana.

Ia menambahkan, apabila SP3 diterbitkan untuk perkara suap, maka KPK seharusnya membuka perkembangan penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pihak swasta yang dilakukan pada 2022. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pertemuan antara Aswad Sulaiman dan pihak swasta guna memuluskan proses perizinan tambang di Konawe Utara.

Sejumlah pihak swasta yang sempat diperiksa antara lain Direktur PT Sinar Jaya Ultra Utama Herry Asiku, Direktur PT Cinta Jaya Yunan Yunus Kadir, Direktur Utama PT KMS 27 Tri Wicaksono alias Soni, serta Direktur PT Mahesa Optima Mineral Romi Rere.

Latar Belakang Perkara KPK diketahui menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada 4 Oktober 2017 dalam perkara dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi di Konawe Utara untuk periode 2007–2014.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga kerugian keuangan negara sedikitnya Rp 2,7 triliun, yang bersumber dari penjualan hasil produksi nikel melalui perizinan yang diduga dilakukan secara melawan hukum.

Selain itu, Aswad juga diduga menerima suap hingga Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan tambang yang mengajukan izin kuasa pertambangan pada periode 2007–2009. KPK sempat berencana menahan Aswad pada 14 September 2023, namun rencana tersebut batal karena yang bersangkutan dilarikan ke rumah sakit.

Diumumkan Resmi Akhir 2025 Pada 26 Desember 2025, KPK secara resmi mengumumkan penghentian penyidikan kasus Aswad Sulaiman dengan alasan tidak ditemukan kecukupan alat bukti. Keputusan tersebut memicu sorotan luas dan menuai kritik, termasuk dari sejumlah mantan pimpinan KPK.

Octa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *