majalahsuaraforum.com – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kembali dikaitkan dengan menurunnya kemampuan kawasan hutan dalam menyerap air akibat aktivitas eksploitasi lahan. Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan langkah evaluasi menyeluruh yang melibatkan para pakar dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Hanif menyebutkan bahwa para ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Universitas Gadjah Mada (UGM) telah diturunkan untuk merumuskan analisis teknis terkait penyebab dan dampak bencana.
“Para pakar dari universitas besar di tiga provinsi ini akan membantu menyusun desain itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terkait dengan yang disebut point source, alam ini ada dua kategori: point source dan non-point source,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa point sourcebyang berasal dari kegiatan industri atau usaha berada di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sementara itu, non-point source, lanjut Hanif, merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat secara lebih luas. “Point source berasal dari unit usaha yang dikontrol oleh KLH, sedangkan non-point source dikelola oleh masyarakat,” jelasnya.
KLH disebut sedang melakukan kajian ulang terhadap seluruh dokumen persetujuan lingkungan dan syarat-syarat teknis bagi pengusaha di kawasan rawan bencana. Hanif menegaskan bahwa semua ketentuan harus mengacu pada garis dasar atau baseline curah hujan terbaru.
“Baseline hujan kita meningkat hampir 18 kali dari kondisi normal. Kita tahu Sumatera bagian utara memiliki curah hujan rata-rata 2.900 sampai 3.000 mm per tahun, jadi jika dibagi sekitar 8 mm per hari, Sumatera Utara mengalami hujan 450 mm dalam 3 hari, atau 18 kali dari kondisi normal,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Ia mendesak para pemilik konsesi untuk mengikuti regulasi mitigasi terbaru. Jika dokumen lingkungan yang sudah dibuat dinilai tidak sesuai dengan standar atau tidak memungkinkan untuk diterapkan, KLH tidak akan ragu mencabut izin usaha tersebut.
Lebih jauh, Hanif mengungkapkan bahwa delapan perusahaan sudah diperintahkan menjalani audit lingkungan mendesak. Mayoritas dari perusahaan tersebut beroperasi di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan wilayah dengan kontur tanah sempit dan masuk area dengan status perlindungan.
Untuk meminimalkan risiko terulangnya bencana, ia menyampaikan bahwa dua langkah utama sedang berjalan. Pertama, menghentikan seluruh kegiatan perusahaan sambil menunggu audit lingkungan rampung. Kedua, mengirim tim untuk menyusun kajian komprehensif mengenai tingkat kerusakan yang terjadi serta biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan.
“Jika memang berat dan ada unsur pengadilan, kami akan mengambil langkah selanjutnya,” jelas Hanif.
Dw.
