majalahsuaraforum.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah dan menangani perundungan (bullying) yang terus menjadi ancaman bagi keamanan dan kenyamanan peserta didik. Ia menyebut bahwa upaya ini bukan hanya tugas sekolah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak.
Untuk memperkuat pesannya, Abdul Mu’ti mengutip pepatah Afrika yang menurutnya sangat relevan dengan situasi pendidikan saat ini. “Dibutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak (It Takes a Village to Raise a Child)”, ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pepatah tersebut merupakan panggilan bagi guru, orang tua, siswa, serta masyarakat untuk membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi seluruh murid. “Pepatah ini menjadi ajakan bagi semua pihak guru, orang tua, siswa, hingga masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta menggembirakan bagi seluruh murid,” katanya pada Sabtu (15/11/2025).
Abdul Mu’ti memaparkan bahwa perundungan tidak bisa disederhanakan pada satu penyebab, karena fenomena tersebut biasanya dipicu oleh banyak faktor, seperti kesenjangan kekuasaan antarsiswa, lemahnya pengawasan saat jam istirahat, hingga komunikasi yang kurang optimal antara pihak sekolah, keluarga, dan komunitas sekitar. Maraknya penggunaan media digital bahkan menambah tantangan baru dengan munculnya cyberbullying yang mengakibatkan dampak psikologis lebih serius.
“Anak-anak kita berhak belajar tanpa rasa takut. Kita harus bertindak cepat, tetapi juga bijaksana, untuk menyelesaikan akar masalah ini,” tegas Mu’ti.
Ia mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah mengambil langkah cepat setelah insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 pada 7 November 2025, yang memicu perhatian publik. Pemerintah segera menurunkan tim khusus untuk mendampingi murid yang terdampak.
“Kemendikdasmen telah membentuk tim psikososial untuk memberikan konseling psikologis dan aktivitas pembinaan kepercayaan diri bagi murid. Sekolah juga didorong untuk berkoordinasi lebih cepat dalam menangani kasus, memastikan tidak ada korban yang terabaikan,” tuturnya.
Namun, Abdul Mu’ti menilai bahwa langkah darurat tersebut hanyalah awal dari upaya panjang yang harus dilakukan untuk menangani perundungan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat regulasi dan pendekatan kebijakan.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2023, Kemendikbudristek telah menerbitkan peraturan menteri mengenai pencegahan kekerasan di sekolah. Regulasi tersebut menurutnya akan ditingkatkan kembali agar lebih humanis dan melibatkan partisipasi seluruh elemen pendidikan. “Regulasi tersebut akan kami sempurnakan dengan pendekatan humanis dan partisipatif di masa mendatang,” jelasnya.
Dalam proses penyempurnaan itu, Mas Menteri memaparkan sejumlah langkah penting. Pertama, siswa akan dilibatkan dalam merancang program pencegahan, agar mereka merasa menjadi bagian dari solusi. Kedua, komunikasi yang lebih intensif antara murid dan keluarga akan terus diperkuat demi mendeteksi dini masalah emosional. Ketiga, seluruh guru akan memiliki peran sebagai wali siswa yang mengawasi perkembangan akademik dan kondisi psikologis murid. Pelatihan bimbingan konseling tidak hanya diberikan kepada guru BK, tetapi juga guru mata pelajaran dan guru kelas.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa seluruh upaya ini bertujuan untuk membangun sistem pendidikan yang peduli pada kesejahteraan mental dan kesehatan psikososial peserta didik. Ia menginginkan agar kasus seperti yang terjadi di SMAN 72 Jakarta tidak terulang lagi.
“Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi membangun sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga kesehatan psikososial murid. Sekali lagi kita butuh anak-anak kita menjadi generasi yang hebat, dan terbebas dari perilaku seperti yang terjadi di SMAN 72 Jakarta,” tutupnya.
Dw.
