Majalahsuaraforum.com – Usulan pemberian tunjangan rumah dinas sebesar Rp 50 juta untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai kritik publik. Kebijakan tersebut dianggap tidak tepat waktu, mengingat kondisi fiskal pemerintah sedang menghadapi tekanan besar.
Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, menilai pemangkasan gaji anggota dewan sulit dilakukan. Meski demikian, ia menekankan bahwa opsi yang paling realistis adalah menahan kenaikan gaji maupun tunjangan DPR untuk sementara waktu.
“Kalau gaji mungkin agak lebih susah untuk dipangkas. Yang lebih memungkinkan adalah tidak menaikkan dahulu. Bukan hanya gaji pokok, tetapi juga tunjangan-tunjangannya,” jelas Faisal Jumat, (22/8/2025).
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan gaji pejabat negara memang jarang dilakukan dan penerapannya pun tidak mudah. Namun, menurutnya DPR dan pejabat publik seharusnya bisa menunjukkan kepekaan sosial dengan menunda kenaikan gaji maupun tunjangan yang justru menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, Faisal menegaskan bahwa peningkatan kualitas kinerja seharusnya menjadi prioritas utama anggota dewan, dibanding sekadar memperjuangkan tambahan fasilitas.
“Oke, gaji di satu sisi, tetapi kinerja harus lebih bagus. Semestinya untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat jadi lebih berkualitas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menggalakkan sejumlah program prioritas nasional yang membutuhkan ruang fiskal cukup besar. Karena itu, pemerintah harus benar-benar menjaga disiplin dalam belanja negara. Anggaran, menurut Faisal, harus difokuskan pada kebutuhan produktif dan kepentingan masyarakat luas, bukan dialokasikan untuk hal-hal yang hanya memberi keuntungan pada kelompok tertentu.
Pen. Lan.
