Majalahsuaraforum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh terhadap program pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Program ini merupakan instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, setelah menerima audiensi Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, beberapa waktu lalu.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Maruarar Sirait mengajukan permintaan dukungan kepada Mendagri. Tito pun memastikan kesiapannya untuk membantu secara penuh. Sebagai bentuk komitmen, ia memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden mengenai pembangunan 2.200 unit rumah di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (12/8).
“Hari ini kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat dan 200 itu untuk ketua adat ya atau tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).
Tahapan pelaksanaan program ini telah dimulai oleh Kementerian PKP melalui serangkaian rapat teknis dan survei ke seluruh kabupaten di Papua Pegunungan. Sementara itu, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri juga dikoordinasikan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.
“Ibu Ribka Haluk, Wamendagri, yang beliau juga adalah kampung beliau di sini. Dan saya minta khusus untuk turun duluan juga kita berkolaborasi membantu sepenuhnya Kementerian PKP,” tambah Tito.
Tito menekankan bahwa program ini memiliki arti penting bagi masyarakat Papua Pegunungan, sehingga membutuhkan sinergi berbagai pihak. Rakor tersebut pun melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Pegunungan, para bupati, TNI-Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu, dibahas berbagai aspek penting mulai dari percepatan pembangunan, tipe rumah yang akan dibangun, jaminan keamanan, kepastian lahan, hingga kelengkapan administrasi sesuai aturan yang berlaku. Aspirasi yang disampaikan para bupati, Ketua DPRP, dan peserta rapat lainnya akan dimasukkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Presiden RI.
“Pesan saya agar pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lancar. Yang pertama, jaga stabilitas politik dan keamanan, itu modal terpenting,” tegas Tito.
Ia juga mengingatkan agar proses administrasi, perencanaan, dan penganggaran dilakukan secara efektif sehingga hasil pembangunan optimal.
“Dengan anggaran seminimal mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu,” ujarnya.
Rakor tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamendagri Ribka Haluk, pejabat terkait di Kementerian PKP dan Kemendagri, serta jajaran pejabat daerah se-Papua Pegunungan.
Pen. Dw.
