majalahsuaraforum.com- Upaya transformasi sistem masyarakat di Jawa Tengah terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, menegaskan komitmen jajarannya dalam menghadirkan pelatihan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi berdampak nyata bagi masa depan warga binaan.
RDP yang dilangsungkan di Kota Semarang pada Minggu (20/07) ini merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII, Rinto Subekti, rapat tersebut juga dihadiri oleh pejabat bidang pemasyarakatan dan keimigrasian serta para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Tengah.
Dalam pemaparannya, Mardi Santoso memberikan sejumlah capaian konkret program pelatihan. Di antaranya adalah pelatihan berbasis kemandirian di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal yang sukses menghasilkan komoditas bernilai ekonomi, seperti puluhan ribu ekor ikan nila salin, ribuan ayam kampung unggulan, hingga hasil panen jagung dalam jumlah tonase.
Tak henti-hentinya di sektor agribisnis, Mardi juga menyoroti keberhasilan warga binaan dalam program pelatihan keterampilan. Produk hasil karya tangan mereka — mulai dari batik tulis, sulam pita, tas, hingga olahan roti — bahkan telah menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti Korea Selatan, Kanada, dan Vatikan.
“setelah Pembinaan tidak boleh hanya menjadi slogan. Kita harus memberi bekal nyata agar mereka mampu hidup mandiri menjalani masa pidana,” tegas Mardi dalam forum tersebut.
Dalam bidang keamanan dan kenyamanan, Mardi juga menegaskan bahwa upaya preventif terus dilakukan secara konsisten. Melalui sinergi dengan TNI, Polri, dan BNN, jajaran pemasyarakatan di Jateng rutin menggelar penggeledahan, tes urin mendadak, dan langkah-langkah pencegahan terhadap penyelundupan narkotika di dalam Lapas dan Rutan.
Komitmen ini mencerminkan arah masyarakat baru yang tidak lagi hanya fokus pada pengawasan, tetapi pada pelatihan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak jangka panjang bagi reintegrasi sosial warga binaan.
Mardi Santoso juga menambahkan,
“Kami terbuka terhadap kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dar masyarakat. Pemasyarakatan adalah tanggung jawab bersama, dan keberhasilan pembinaan hanya bisa tercapai melalui sinergi yang kuat.” Rapat ini menjadi forum penting bagi Komisi XIII DPR RI untuk menggali data faktual dan menyerap masukan langsung dari pelaksana teknis di lapangan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan
dan inovasi program pembinaan yang telah dijalankan.
“Kami mendorong agar jajaran pemasyarakatan dan imigrasi terus menjalin kerja sama dan berinteraksi aktif dengan pemerintah daerah setempat. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk kemajuan sistem pemasyarakatan dan pelayanan keimigrasian di Jawa Tengah,” ujar Rinto Subekti.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara legislatif dan pelaksana teknis daerah dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, produktif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.(hil)
