Staf Ahli Kementerian IMIPAS Lakukan Kunjungan Kerja ke PLBN Motaain, Dorong Penguatan Pengelolaan Perbatasan Indonesia–Timor Lestet
majalahsuaraforum.com– Staf ahli dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional perbatasan serta mencari solusi atas isu-isu kritis yang kerap muncul di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung area strategis seperti gedung kedatangan, konter imigrasi, dan gedung keberangkatan. Peninjauan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas sistem perlintasan serta kesiapan infrastruktur dan pelayanan keimigrasian di PLBN Motaain.
Selain inspeksi lapangan, para pejabat juga mengadakan pertemuan bilateral dengan mitra internasional seperti International Organization for Migration (IOM) di Dili, Timor Leste. Pertemuan ini membahas sejumlah isu penting, antara lain penanganan perlintasan ilegal, pembaruan regulasi lintas batas, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan keamanan dan tata kelola kawasan perbatasan.
Kolaborasi antara pemerintah Indonesia, pemerintah Timor Leste, dan IOM menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dalam pernyataannya, staf ahli Kementerian menekankan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya soal keamanan, tetapi juga menyangkut pembangunan ekonomi dan sosial yang merata bagi warga di wilayah perbatasan.
Kegiatan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk merumuskan solusi yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berdampak nyata terhadap pengelolaan perbatasan ke depan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi dorongan penting untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian dan memperkuat koordinasi antar lembaga.
Kunker ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, mempererat kerja sama regional, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan.
Penulis: Octa.
