majalahsuaraforum.com – Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa penentuan sosok pengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas pada Jumat (13/11/2026). Namanya sempat masuk dalam pembicaraan publik sebagai salah satu figur yang dinilai berpotensi menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Zulhas menyatakan PAN memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk memilih sosok yang dianggap paling tepat mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
“Saya menyatakan kita tidak mengajukan calon dari kader PAN. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo,” kata Zulhas, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai Presiden memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan calon pendampingnya. Karena itu, PAN tidak ingin ikut campur dalam menentukan nama yang akan diajukan.
“Yang beliau nyaman, pokoknya diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo siapa yang nanti akan ditunjuk sebagai wakilnya,” ujarnya.
Zulhas juga menegaskan PAN siap menerima dan mendukung siapa pun kandidat yang nantinya dipilih Prabowo. Menurutnya, partai tidak akan mempersoalkan latar belakang figur yang diajukan selama keputusan tersebut mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Kita setuju dan kita akan mendukung penuh siapapun yang diajukan siapa pun yang didukung beliau kita akan mendukung penuh,” imbuhnya.
Sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai sejumlah nama yang berpeluang mengisi jabatan Wakil Presiden. Beberapa tokoh dari partai politik pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 turut menjadi perhatian, termasuk Zulhas.
PAN diketahui merupakan salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden sebelumnya. Namun, keanggotaan PAN dalam koalisi tersebut tidak mengubah keputusan partai untuk tidak mengajukan kadernya sendiri.
Gerindra Minta Publik Memahami Ketentuan Konstitusi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengingatkan masyarakat agar memahami aturan konstitusi yang menjadi dasar dalam proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.
“Anda baca ya konstitusi ya, sudah ada aturan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketentuan yang dimaksud berkaitan dengan Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturan tersebut mengatur ketentuan mengenai calon Wakil Presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Meskipun PAN termasuk dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Zulhas telah memastikan partainya tidak akan mengajukan nama dari internal PAN.
Keputusan serupa juga sebelumnya disampaikan Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kedua partai tersebut menyatakan tidak berencana mengusulkan kader masing-masing untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan keputusan itu setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kami tegaskan, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Zulhas Diundang ke Pertemuan Prabowo di Istana Bogor
Di tengah pembahasan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden, Zulhas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat sore.
Zulhas membenarkan bahwa dirinya telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara terperinci agenda yang akan dibahas bersama Presiden dan para pimpinan partai politik lainnya.
Pertemuan tersebut berlangsung ketika MPR RI mulai mempersiapkan tahapan pemilihan Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk memilih satu dari dua kandidat tersebut dalam waktu paling lambat 60 hari setelah jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.
Dengan keputusan PAN yang tidak mengajukan kader dan menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada Prabowo, proses penentuan calon pengganti Gibran kini berada pada tahapan penting. Presiden selanjutnya memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Dukungan dari partai-partai koalisi diharapkan dapat menjaga kelancaran proses pengisian jabatan tersebut hingga terpilihnya Wakil Presiden baru yang akan mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.
de.
