majalahsuaraforum.com – Fraksi Partai Golkar mengingatkan seluruh kekuatan politik agar tidak menjadikan kepentingan jangka pendek sebagai prioritas dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Golkar menegaskan bahwa konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan pergantian kepemimpinan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, saat membacakan sikap resmi fraksinya di ruang Fraksi Golkar, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mekeng menyampaikan bahwa proses politik setelah pengunduran diri Gibran harus berlangsung secara demokratis, transparan, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Golkar, kepentingan kelompok maupun agenda politik sesaat tidak boleh ditempatkan di atas aturan konstitusi dalam menentukan sosok pengganti Gibran.
“Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa,” tegas Mekeng.
Dia menilai, kepatuhan terhadap mekanisme ketatanegaraan merupakan wujud komitmen dalam menjaga supremasi konstitusi, kewibawaan lembaga negara, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Fraksi Partai Golkar MPR juga menegaskan segala proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang sedang berlangsung di DPR harus tetap kita hormati dan dukung, sepanjang dilaksanakan secara konstitusional, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Golkar Tekankan Kepentingan Bangsa
Fraksi Golkar berharap seluruh keputusan politik yang diambil setelah Gibran mengundurkan diri dapat menghasilkan jalan terbaik bagi Indonesia. Mekeng juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah perkembangan dinamika politik tersebut.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik tidak semestinya berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang justru menghabiskan perhatian dan energi bangsa.
Golkar berharap seluruh elemen politik dapat menghentikan perdebatan yang tidak produktif dan kembali memusatkan perhatian pada agenda pembangunan serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fraksi Golkar menegaskan bahwa proses pemilihan wakil presiden baru tidak boleh sekadar menjadi arena perebutan kepentingan di kalangan elite politik. Pergantian kepemimpinan nasional harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya mengubah susunan kekuasaan.
“Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945,” tutur Mekeng.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Sikap Fraksi Golkar tersebut disampaikan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah awal untuk membahas pergantian wakil presiden, MPR kemudian menggelar rapat pimpinan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.
Golkar menegaskan bahwa seluruh tahapan pergantian tersebut harus dilaksanakan sesuai konstitusi dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
Fraksi Golkar juga berharap pergantian wakil presiden dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan bangsa, menjaga stabilitas politik, serta memastikan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
de.
