majalahsuaraforum.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti persoalan tata kelola Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dinilai menjadi salah satu penyebab gejolak pasar modal nasional sepanjang setahun terakhir.
Menurut Said, tekanan yang terjadi di pasar saham Indonesia tidak bisa hanya dipandang sebagai fluktuasi harga biasa. Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah memberikan dampak besar terhadap investor, khususnya kalangan ritel yang harus menghadapi kerugian akibat merosotnya harga sejumlah saham.
Said mengungkapkan, pergerakan IHSG sepanjang 2026 menunjukkan pelemahan signifikan dibandingkan posisi tertingginya pada awal tahun. Indeks yang sempat menyentuh level 9.134 kini berada di kisaran 5.000, bahkan pernah turun hingga 4.904.
“Harus kita akui, setahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) babak belur. Secara year to date (ytd) IHSG di awal tahun sempat di harga tertinggi Rp9.134, namun kini di level Rp5.000-an, bahkan sempat titik terendah Rp4.904,” ujar Said dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Investor Ritel Terancam Mengalami Kerugian Besar
Said menilai penurunan IHSG turut memberikan tekanan psikologis kepada para investor, terutama mereka yang baru mulai berinvestasi di pasar modal.
Ia menyebut sejumlah portofolio saham bahkan mengalami penurunan nilai lebih dari 50 persen. Situasi tersebut berpotensi mendorong investor mengambil keputusan menjual saham dalam kondisi rugi atau melakukan cut loss.
Menurutnya, keputusan melepas saham ketika harga berada di level rendah dapat membuat kerugian semakin nyata. Selain itu, pengalaman tersebut berisiko menimbulkan ketakutan bagi investor untuk kembali berinvestasi di pasar saham.
“Jika mereka menempuh jalan pintas dengan cut loss di harga bawah, tentu sebuah kerugian besar. Situasi itu bisa menimbulkan ketakutan psikologis, jera bermain saham,” kata Said.
Transparansi dan Free Float Disorot
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai persoalan tata kelola pasar modal Indonesia telah mendapat perhatian dari sejumlah lembaga penyedia indeks saham global. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah transparansi kepemilikan saham dan jumlah saham yang beredar untuk diperdagangkan publik atau free float.
Pada September 2025, MSCI meminta Indonesia memperbaiki keterbukaan informasi terkait kepemilikan saham serta jumlah saham yang tersedia bagi investor publik.
Sebulan kemudian, MSCI kembali mengangkat persoalan sulitnya melakukan verifikasi kepemilikan saham di bawah 5 persen. Selain itu, lembaga tersebut juga menyoroti tingginya konsentrasi kepemilikan saham atau High Shareholding Concentration (HSC).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan dugaan adanya aktivitas perdagangan saham yang dilakukan secara terkoordinasi.
Memasuki akhir Januari 2026, MSCI mengumumkan kebijakan pembekuan sementara atau interim freeze terhadap seluruh indeks saham Indonesia. Kebijakan tersebut sempat dievaluasi kembali pada April dan Agustus 2026, tetapi tetap dipertahankan.
Dalam evaluasi pada April-Mei 2026, MSCI juga mengeluarkan emiten BREN dan DSSA dari daftar indeksnya. Said menyoroti tingkat konsentrasi kepemilikan saham kedua perusahaan tersebut yang dinilai sangat tinggi.
Kepemilikan saham BREN tercatat mencapai 97,31 persen, sedangkan DSSA sebesar 95,71 persen. Angka tersebut jauh melampaui ambang batas minimal free float sebesar 15 persen yang disarankan MSCI.
Persoalan konsentrasi kepemilikan saham dan free float juga menjadi perhatian FTSE Russell sepanjang Februari hingga Mei 2026.
Ancaman Penurunan Status Pasar Modal Indonesia
Tekanan terhadap pasar saham nasional kembali meningkat pada pertengahan Oktober 2026. Said menyebut MSCI memberikan ancaman penurunan status Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market.
Meski demikian, MSCI masih memberikan kesempatan konsultasi hingga Juni 2027 terkait persoalan yang menjadi perhatian lembaga tersebut.
Ancaman perubahan status itu dinilai turut memperburuk sentimen pasar dan memicu kepanikan investor. Aksi jual saham yang terjadi kemudian memberikan tekanan tambahan terhadap pergerakan IHSG.
“Ancaman MSCI ini membuat kepanikan di bursa disertai aksi jual membuat IHSG jatuh hingga 11,57 persen,” tandas dia.
Said menilai berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola pasar modal, terutama terkait transparansi kepemilikan saham dan keterbukaan informasi. Perbaikan dinilai diperlukan untuk memulihkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas pasar saham Indonesia.
lan.
