majalahsuaraforum.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas perekonomian Indonesia belum masuk dalam pencatatan resmi pemerintah. Nilai transaksi dari aktivitas ekonomi tersebut diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun.
Menurut Hashim, besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat membuat kekuatan ekonomi Indonesia berpotensi lebih besar daripada posisi yang selama ini ditampilkan dalam statistik resmi. Ia memperkirakan Indonesia berpeluang menempati peringkat ke-11 atau ke-12 sebagai ekonomi terbesar di dunia, dibandingkan posisi ke-16 saat ini.
Hashim menyampaikan hal tersebut ketika berbicara di hadapan jajaran pengurus Kadin dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Dan ternyata ekonomi kita 30 sampai 40 persen tidak tercatat, itu berarti ada kurang lebih Rp10.000 triliun yang tidak tercatat. Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan ke-16 terbesar di dunia, melainkan mungkin 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia,” ujar Hashim.
Ia menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang tercatat secara resmi berada di kisaran Rp25.000 triliun. Namun, menurutnya, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung di luar sistem pencatatan formal.
Hashim juga menyebut data Bank Dunia sebagai salah satu rujukan yang menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat. Salah satu penyebabnya adalah transaksi tunai yang berlangsung dalam kegiatan usaha sehari-hari tanpa dilengkapi faktur maupun pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Aktivitas tersebut, antara lain, ditemukan pada jasa pangkas rambut panggilan, salon kecantikan, hingga usaha warung tegal atau warteg. Transaksi yang berlangsung di sektor-sektor tersebut dinilai berkontribusi terhadap besarnya perputaran uang yang belum sepenuhnya teridentifikasi dalam sistem ekonomi formal.
Meski menunjukkan besarnya potensi ekonomi nasional, Hashim menilai kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi penerimaan negara. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan penegakan pemungutan pajak menyebabkan sebagian potensi pendapatan pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menilai persoalan penerimaan negara perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
“The bad news adalah, seharusnya negara kita super kaya dan super kuat, jadi kita seharusnya G12. Tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara tidak dipungut, maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG (Makan Bergizi Gratis), tidak bisa membiayai Kopdes (Koperasi Desa),” ucap Hashim.
Hashim berpendapat, pemerintah memiliki peluang memperkuat kapasitas fiskal apabila aktivitas ekonomi dapat tercatat dengan lebih baik dan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menyoroti pentingnya menjangkau transaksi ekonomi yang selama ini belum masuk dalam sistem perpajakan.
Menurutnya, rendahnya penerimaan negara menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi agar pendapatan pemerintah sebanding dengan besarnya aktivitas ekonomi nasional.
Ia menyebut penerimaan negara Indonesia, yang mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masih berada pada kisaran 12 persen dari PDB tercatat. Angka tersebut dinilai tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain.
“Kita sekarang penerimaan negara adalah termasuk paling rendah di dunia, yaitu 12 persen dari PDB tercatat. Kita bandingkan negara tetangga kita Kamboja 18 persen, India 20 persen, negara jauh di Afrika 16 persen, semuanya negara-negara seperti ini penerimaan negaranya jauh di atas kita,” tutur Hashim.
Hashim kemudian membandingkan rasio penerimaan negara Indonesia dengan Kamboja yang mencapai 18 persen. Dengan PDB Indonesia sekitar Rp25.000 triliun, selisih enam poin persentase antara kedua negara tersebut setara dengan potensi penerimaan sekitar Rp1.500 triliun setiap tahun.
Menurutnya, tambahan penerimaan dalam jumlah besar itu dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan menjalankan program-program nasional.
Ia menilai Indonesia memiliki kapasitas sumber daya manusia dan potensi ekonomi yang memadai untuk meningkatkan rasio penerimaan negara. Karena itu, pembenahan sistem pemungutan pajak dan optimalisasi sumber pendapatan pemerintah dinilai perlu menjadi perhatian.
“Ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun kalau kita seperti Kamboja. Dan saya kira sebagai bangsa kita tidak di bawah Kamboja, DNA kita sepintar dan secerdas orang Kamboja, seharusnya kita bisa dapat 18 persen,” jelas Hashim.
Hashim berharap potensi ekonomi yang belum tercatat dapat diidentifikasi secara lebih optimal sehingga penerimaan negara meningkat. Dengan demikian, besarnya aktivitas ekonomi Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara dan mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan.
lan.
