majalahsuaraforum.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kestabilan harga pangan menjadi faktor penting dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Keseimbangan harga mulai dari tingkat produsen hingga konsumen dinilai berperan dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.
Amran menyampaikan, inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28%. Menurutnya, angka tersebut masih terkendali apabila dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang mengalami tekanan inflasi lebih tinggi akibat berbagai kondisi ekonomi global.
“Inflasinya negara sahabat kemarin kan baru berkunjung, Arab Mesir, 12 persen inflasinya. Jadi kita bersyukur, Indonesia inflasi kita masih 3,28 persen dan terkendali,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Ia menjelaskan, pengendalian harga perlu diprioritaskan pada sejumlah komoditas pangan strategis, di antaranya beras, telur, dan daging ayam ras. Ketiga komoditas tersebut memiliki pengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk mengatasi ketimpangan harga di tingkat produsen dan konsumen, pemerintah melakukan sejumlah langkah, mulai dari memperkuat produksi, menggelar operasi pasar, hingga melakukan intervensi dalam distribusi pangan.
Amran mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, upaya menjaga inflasi dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut bertujuan mempertahankan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, surplus komoditas pangan harus dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan gejolak harga yang merugikan petani maupun pembeli.
Salah satu langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan harga beras adalah memperluas pelaksanaan operasi pasar. Amran telah meminta Perum Bulog menyalurkan beras medium dan premium guna menjaga ketersediaan pasokan serta menstabilkan harga di tingkat konsumen.
“Makanya operasi pasar, karena beras kita banyak. Saya sudah minta Bulog melakukan operasi pasar,” ujar Amran.
Berdasarkan laporan Bapanas, persediaan beras komersial Bulog mencapai 15.880 ton per 14 Oktober 2026. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 120,25% dibandingkan posisi sebulan sebelumnya yang tercatat sekitar 7.210 ton.
Selain beras komersial, pemerintah juga memanfaatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berupa beras kualitas medium yang dikelola Bulog untuk membantu menstabilkan harga. Penyaluran beras tersebut dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET), termasuk melalui program bantuan pangan beras.
Untuk mempertahankan stabilitas harga hingga penghujung tahun, Bapanas menambah penugasan kepada Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 74.180 ton. Penambahan tersebut berasal dari sisa anggaran yang masih tersedia.
Realisasi penyaluran tambahan beras SPHP sejak awal Oktober hingga 14 Oktober 2026 mencapai 52.000 ton atau setara dengan 70,19% dari target tambahan. Penyaluran ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan beras SPHP di pasaran setelah penugasan sebelumnya sebanyak 828.000 ton selesai direalisasikan pada 23 September 2026.
Di samping itu, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan beras tahap ketiga untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33,24 juta penerima manfaat, dengan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah diperkirakan mencapai 997.000 ton.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Stabilitas harga diharapkan tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan petani serta keberlanjutan produksi pangan nasional.
lan.
