majalahsuaraforum.com – Bahlil Lahadalia kini menjalankan dua tanggung jawab dalam pemerintahan setelah ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10/2026). Dalam struktur pemerintahan tersebut, Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM.
Pemerintah menyebut keberadaan kementerian koordinator baru itu diarahkan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, mengatakan penyatuan koordinasi kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Menurutnya, pengembangan industri hilirisasi membutuhkan dukungan energi dalam jumlah besar, sementara daya saing industri juga semakin berkaitan dengan ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi.
“Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi,” kata Fatkur saat dihubungi, Jumat (3/10/2026).
Fatkur mengatakan besarnya skala program hilirisasi dapat dilihat dari realisasi investasi pada Semester I 2026. Nilainya mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.
Dari angka tersebut, sekitar Rp206,5 triliun berasal dari sektor mineral. Investasi itu antara lain mencakup nikel sebesar Rp71 triliun, bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, serta besi dan baja Rp30,2 triliun.
Menurut Fatkur, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dapat membuka ruang untuk mengintegrasikan kebijakan di sektor pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi.
Perkembangan industri pengolahan mineral juga menjadi salah satu indikator besarnya agenda tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia kini telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen dari produksi dunia. Angka itu meningkat tajam dibandingkan produksi sekitar 22 ribu ton pada 2014.
“Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global,” ujar Fatkur.
Hilirisasi Komoditas Terus Diperluas
Menurut Fatkur, proses hilirisasi Indonesia tidak hanya berfokus pada nikel, tetapi juga telah berkembang ke berbagai komoditas mineral lainnya.
Smelter Freeport yang berada di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat setiap tahun. Fasilitas tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun.
Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina setiap tahun.
Fatkur mengatakan tantangan berikutnya adalah membawa hilirisasi menuju produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Untuk komoditas nikel, pengembangan dapat diteruskan hingga menghasilkan prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, hingga industri daur ulang.
Sementara pada komoditas tembaga, pengembangan dapat diarahkan menjadi kabel, komponen kelistrikan, serta berbagai produk elektronik. Adapun bauksit dapat diolah lebih lanjut menjadi aluminium beserta produk turunannya.
Dengan pengembangan tersebut, Fatkur menilai hilirisasi tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi dapat menjadi salah satu fondasi bagi proses reindustrialisasi nasional.
Hilirisasi Berkaitan dengan Transisi Energi
Dalam aspek ketahanan energi, Fatkur turut menyoroti capaian lifting minyak pada 2025 yang mencapai 605,3 ribu barel per hari. Angka tersebut kembali memenuhi target dalam APBN.
Selain itu, pemerintah menjalankan program B50 yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Pemerintah memproyeksikan penerapan B50 dapat menghasilkan penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Menurut Fatkur, peningkatan produksi dalam negeri serta substitusi impor dapat memperkuat ketahanan industri nasional ketika menghadapi perubahan kondisi energi global.
“Di sinilah keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi penting. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya. Karena itu, pengembangan hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya perlu semakin diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter,” kata Fatkur.
Pemerintah menyatakan agenda hilirisasi dan transisi energi perlu dikonsolidasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bahlil juga sebelumnya menyampaikan bahwa sektor ESDM memiliki keterkaitan yang besar dengan agenda hilirisasi. Ia menyebut sekitar 90 persen investasi hilirisasi berada di sektor ESDM.
Koordinasi Antar-Kementerian Menjadi Tantangan
Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan pemberian tanggung jawab yang lebih luas kepada Bahlil dapat memperkuat koordinasi sejumlah agenda pembangunan.
Menurut Kristian, agenda hilirisasi berkaitan dengan banyak sektor, mulai dari pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan.
Di sisi lain, transisi energi membutuhkan keterlibatan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, serta pemerintah daerah.
“Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Kristian.
Kristian juga menyebut kesinambungan pengalaman Bahlil dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya. Sebelum menjabat sebagai Menko, Bahlil telah memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Kementerian ESDM.
Pada Juli 2025, Satgas menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Nilai investasi yang direncanakan dalam proyek tersebut mencapai US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun.
Pengalaman menangani berbagai proyek dan persoalan lintas sektor tersebut, menurut Kristian, dapat membantu mengurangi proses adaptasi Bahlil dalam menjalankan posisi barunya.
“Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan,” kata Kristian.
Namun, Kristian mengingatkan perlu ada mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, serta indikator kinerja yang jelas seiring dengan semakin luasnya mandat tersebut.
Ia juga menyoroti capaian lifting minyak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ESDM pada 2025 yang mencapai sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target.
Menurut Kristian, ukuran kinerja ke depan perlu dilihat dari sejumlah capaian konkret. Di antaranya realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas energi terbarukan.
“Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik,” ujar Kristian.
Ia mengatakan mandat baru tersebut dapat memperkuat koordinasi pemerintah apabila diikuti tata kelola yang akuntabel serta mampu memastikan manfaat dari program hilirisasi dan pengelolaan energi dapat dirasakan masyarakat.
lan.
