majalahsuaraforum.com — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian terhadap cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat untuk kemudian mengalihkan layanan ke daerah yang dinilai memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi.
Wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan tersebut. Selain itu, BGN juga memprioritaskan daerah yang masih memiliki angka stunting tinggi.
Mayoritas satuan pendidikan yang dicoret dari daftar penerima MBG disebut merupakan sekolah bertaraf internasional. Sekolah-sekolah tersebut dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan program MBG akan dilakukan secara bertahap. Penentuan wilayah penerima didasarkan pada skala prioritas serta hasil pemetaan terhadap satuan pendidikan yang sampai saat ini belum memperoleh layanan MBG.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono, Jumat (11/9/2026).
Maluku dan Papua Jadi Fokus Perluasan Sudaryono mengatakan Maluku dan Papua termasuk wilayah yang menjadi perhatian utama BGN dalam memperluas jangkauan MBG.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh layanan program makan bergizi gratis.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengarahkan perluasan layanan MBG kepada daerah yang membutuhkan intervensi lebih besar.
Dengan demikian, pencoretan sejumlah satuan pendidikan dari daftar penerima tidak berarti program dihentikan, melainkan cakupan penerima disesuaikan dengan skala kebutuhan di masing-masing wilayah.
SPPG Baru Akan Dibuka Bertahap Untuk menunjang perluasan MBG ke wilayah prioritas, BGN akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pembangunan dan pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan program berjalan secara optimal ketika diterapkan di wilayah sasaran baru.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa perluasan jangkauan MBG tidak boleh dilakukan hanya dengan mengejar jumlah penerima. Aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran juga harus menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
Karena itu, kesiapan setiap wilayah akan menjadi pertimbangan sebelum dapur SPPG mulai beroperasi.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
BGN berharap penataan kembali penerima manfaat serta penambahan SPPG di daerah prioritas dapat membuat program MBG semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak di wilayah 3T dan daerah dengan persoalan stunting yang masih tinggi.
Dw.
