majalahsuaraforum.com – Komisi IX DPR menegaskan bahwa pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak serta-merta menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga tersebut dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan pembenahan secara menyeluruh.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama DPR adalah tata kelola program, terutama terkait pengelolaan anggaran dan mekanisme distribusi yang dinilai masih menyimpan berbagai kelemahan.
Komisi IX menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan BGN agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan bahwa pengelolaan anggaran menjadi salah satu sektor yang harus mendapatkan perhatian khusus. Menurutnya, besarnya dana yang dialokasikan negara untuk Program MBG menuntut adanya sistem pengawasan yang kuat dan transparan.
“Program MBG menyerap anggaran negara yang sangat besar, akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran,” ujar Yahya Zaini saat dihubungi wartawan, Rabu (3/5/2026).
Selain pengelolaan anggaran, Yahya juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten di seluruh unit penyedia makanan dalam program tersebut. Menurutnya, sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan bahwa pelanggaran dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
“Penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident,” ucapnya.
Lebih jauh, Yahya menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Menurutnya, lemahnya koordinasi lintas sektor masih menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi Program MBG di lapangan.
DPR berharap kepemimpinan baru di BGN mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas distribusi, serta memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan..
Dengan berbagai perbaikan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memanfaatkan anggaran negara secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Dw.
