majalahsuaraforum.com – Pemerintah Provinsi Aceh mengungkapkan bahwa proses pemulihan infrastruktur di sejumlah daerah terdampak bencana hingga saat ini masih belum berjalan sepenuhnya. Berbagai fasilitas umum yang mengalami kerusakan disebut masih membutuhkan penanganan lanjutan karena progres rehabilitasi baru mencapai sekitar 30 persen.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa kerusakan akibat bencana masih terlihat di banyak titik, mulai dari jembatan, jalan, hingga fasilitas pendidikan yang belum seluruhnya dapat diperbaiki.
“Banyak. Banyak. Infrastruktur belum, jembatan belum. Sekolah-sekolah dan sebagainya lagi. Baru terpenuhi mungkin 30% (pemulihan infrastruktur),” ujarnya.
Menurut Muzakir Manaf, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih membutuhkan waktu serta dukungan yang besar agar seluruh fasilitas publik dapat kembali digunakan masyarakat secara normal.
Ia menjelaskan, selain infrastruktur transportasi, sektor pendidikan juga menjadi perhatian karena masih ada sekolah yang terdampak dan memerlukan perbaikan. Pemerintah daerah saat ini terus melakukan upaya percepatan pembangunan kembali sarana yang rusak agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih.
Pemulihan pascabencana di Aceh tidak hanya difokuskan pada pembangunan hunian bagi korban terdampak, tetapi juga mencakup perbaikan akses jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga sarana pelayanan masyarakat lainnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan peninjauan ke lokasi hunian sementara korban bencana di Aceh Tamiang guna memastikan penanganan terhadap warga terdampak berjalan dengan baik.
Pemerintah Aceh berharap dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait terus diberikan agar percepatan rehabilitasi dapat segera terealisasi. Pasalnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi akibat kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak bencana.
Dengan kondisi pemulihan yang masih terbatas, pemerintah daerah menilai sinergi lintas instansi menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan kembali fasilitas publik sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal seperti sebelum bencana terjadi.
Dw.
