majalahsuaraforum.com – Insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di kawasan Bekasi Timur kembali memunculkan perhatian serius terhadap sistem keselamatan transportasi perkeretaapian nasional. Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya sekadar kecelakaan biasa, tetapi menjadi indikator adanya persoalan mendasar dalam sistem operasional dan pengamanan jalur kereta di Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menegaskan bahwa kecelakaan tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perjalanan kereta api nasional.
Menurut Edi, masih terdapat banyak celah dalam sistem keselamatan yang selama ini digunakan. Ia menilai persoalan tidak hanya terletak pada satu titik kejadian, melainkan menunjukkan adanya potensi kegagalan yang terjadi secara berlapis.
“Harus kita akui bahwa sistem keselamatan perjalanan kereta api di Indonesia masih memiliki banyak celah. Persoalannya bukan hanya pada satu titik kecelakaan, tetapi menunjukkan adanya potensi kegagalan berlapis,” kata Edi kepada Inilah.com, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa sejumlah aspek penting dalam sistem perkeretaapian perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari kondisi perlintasan sebidang, sistem persinyalan, komunikasi antar pusat kendali, prosedur penghentian kereta, hingga koordinasi darurat ketika terjadi gangguan di lintasan.
Menurutnya, seluruh elemen tersebut harus dievaluasi secara mendalam agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
“Saya selalu sampaikan, insiden Bekasi Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai kecelakaan tunggal, tetapi harus dibaca sebagai peringatan bahwa ada sistem keselamatan yang perlu diuji ulang secara menyeluruh,” tegasnya.
Edi juga menyoroti pentingnya penerapan sistem keselamatan yang berorientasi pada pencegahan sejak dini. Ia menilai sistem keamanan transportasi tidak boleh hanya fokus pada penanganan setelah kecelakaan terjadi, tetapi harus mampu mengantisipasi risiko sebelum insiden muncul.
“Sistemnya harus mampu mencegah kecelakaan sejak awal, terutama di jalur padat, jalur campuran antara KRL dan kereta jarak jauh, serta titik-titik perlintasan sebidang yang masih rawan,” ucap Edi.
Karena itu, Komisi V DPR RI mendorong adanya audit menyeluruh terhadap sistem keamanan dan operasional perkeretaapian, termasuk evaluasi terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia.
Ia menekankan bahwa audit keselamatan harus dilakukan secara berkala dan independen agar hasil evaluasi benar-benar objektif serta mampu menjadi dasar pembenahan jangka panjang.
“Audit menyeluruh sangat perlu dan mendesak. Catatan yang penting bahwa audit tidak boleh hanya dilakukan setelah ada korban, tetapi harus menjadi mekanisme berkala, terbuka, dan independen,” paparnya.
Kecelakaan di Bekasi Timur sendiri menjadi perhatian publik karena melibatkan rangkaian kereta dan kendaraan di area lintasan yang padat aktivitas. Peristiwa tersebut kembali membuka diskusi mengenai pentingnya modernisasi sistem keselamatan perkeretaapian nasional di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan kepadatan jalur transportasi di wilayah perkotaan.
Lan.
