majalahsuaraforum.com — Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menargetkan keberadaan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dapat tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Jawa pada tahun 2026. Program tersebut disebut tidak hanya berfokus pada penguatan pertahanan wilayah, tetapi juga diarahkan untuk membantu pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Sjafrie, keberadaan satuan teritorial pembangunan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan di daerah. Ia menilai kawasan yang sebelumnya rawan tindak kriminal dapat mengalami perubahan signifikan setelah dibangun pangkalan militer lengkap dengan pembinaan personel dan aktivitas teritorial yang terstruktur.
“Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang, sudah di atas 50%,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran batalyon tersebut bukan sekadar memperkuat kesiapan pertahanan negara, melainkan juga menciptakan efek sosial yang dirasakan langsung masyarakat sekitar. Aktivitas prajurit dinilai dapat mendorong perputaran ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Sjafrie memberikan contoh sederhana mengenai dampak ekonomi yang muncul dari keberadaan satu batalyon. Menurutnya, dengan jumlah personel sekitar seribu prajurit dan pengeluaran rutin tiap bulan, maka uang yang beredar di daerah sekitar markas akan cukup besar.
“Contoh gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp6 juta satu orang. Kalau dia seribu orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti dia Rp1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM,” tuturnya.
Selain aspek keamanan dan ekonomi, program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan juga diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu gagasan yang tengah disiapkan adalah pembentukan bank darah berbasis kontribusi sukarela dari para prajurit TNI.
Sjafrie menyebut setiap prajurit nantinya diharapkan bersedia mendonorkan darah sebanyak tiga kali dalam setahun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama kalangan kurang mampu.
“Sehingga kita bikin bank darah sendiri untuk penampung siapa yang ingin mengambil memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah. Dan tidak dipungut bayaran. Darah yang dari prajurit gratis untuk kebutuhan kaum dhuafa. Hanya memang kita beri profilaksis setelah ambil darah ada bantuan-bantuan supaya mereka tetap sehat-sehat saja. Nah ini keberadaan dari Batalyon Teritorial Pembangunan ini,” ucapnya.
Program pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pertahanan berbasis kewilayahan sekaligus memperluas peran sosial TNI di tengah masyarakat. Pemerintah berharap keberadaan satuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam menjaga keamanan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Hil.
