majalahsuaraforum.com – Langkah pergantian jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI menuai sorotan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Pergantian tersebut dinilai berpotensi tidak menjawab secara menyeluruh persoalan akuntabilitas dalam kasus dugaan pelanggaran serius yang melibatkan unsur intelijen militer.
Kritik ini disampaikan menyusul penyerahan jabatan Kabais TNI yang diumumkan kepada publik. TAUD menilai bahwa langkah tersebut berisiko mengaburkan tanggung jawab atas dugaan kejahatan yang disebut melibatkan operasi terorganisir dalam tubuh badan intelijen militer.
Perwakilan TAUD dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, menyampaikan bahwa penyampaian informasi melalui konferensi pers belum mencerminkan keterbukaan dalam proses hukum. Ia juga menyinggung belum jelasnya pengungkapan aktor di balik kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang sebelumnya telah ditetapkan tersangkanya.
“Kami mempertanyakan langkah pergantian jabatan kepala BAIS jika langkah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas. Konstruksi pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM ini tidak semestinya dilekatkan pada satu jabatan saja,” ujar Isnur dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Menurut Isnur, dalam struktur organisasi militer yang bersifat hierarkis, tanggung jawab tidak hanya berada pada satu individu, melainkan melibatkan rantai komando yang lebih luas. Oleh karena itu, ia menilai pergantian jabatan semata tidak cukup untuk menjawab tuntutan akuntabilitas.
Ia juga menyoroti tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai pertanggungjawaban dalam struktur komando terkait. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan kesan bahwa penanganan kasus dilakukan secara parsial dan selektif, serta belum menyentuh keseluruhan pihak yang seharusnya diperiksa.
Lebih lanjut, TAUD menilai bahwa pendekatan seperti ini berpotensi menutup-nutupi tanggung jawab yang lebih luas dalam kasus tersebut. Padahal, dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, pengungkapan secara menyeluruh menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keadilan.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Penanganan kasus tersebut kini menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam institusi militer.
TAUD menegaskan pentingnya proses hukum yang terbuka dan menyeluruh, tidak hanya berhenti pada pergantian jabatan, tetapi juga mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai komando. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Hil.
