majalahsuaraforum.com – Kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat implementasi kebijakan biodiesel B50 biodiesel.
Program B50 sendiri merupakan campuran bahan bakar yang terdiri dari 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Tungkot Sipayung, mendorong pemerintah agar segera meningkatkan mandatori dari B40 menuju B50, bahkan lebih tinggi, sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak global.
Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia memperkirakan setiap kenaikan harga minyak sebesar USD10 per barel dapat menambah beban APBN sekitar Rp20 hingga Rp30 triliun.
Selain itu, kondisi ini juga berisiko mengganggu stabilitas pasokan solar di dalam negeri serta memicu kenaikan inflasi.
Tungkot menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah, khususnya jalur distribusi energi di Selat Hormuz, berkontribusi sekitar 20–30 persen terhadap pasokan energi fosil dunia, termasuk untuk Indonesia. Ketergantungan terhadap jalur ini membuat biaya impor energi semakin rentan terhadap gejolak geopolitik.
Dalam situasi tersebut, pengembangan energi terbarukan menjadi langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor. Negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia, berpotensi menghadapi lonjakan biaya energi yang signifikan jika konflik terus berlanjut.
“Negara importir seperti Indonesia bisa membayar jauh lebih mahal untuk minyak jika kondisi ini berlanjut,” ujarnya.
Dengan demikian, percepatan implementasi B50 dinilai tidak hanya sebagai langkah ekonomi, tetapi juga strategi ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Lan.
