Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Kenaikan tajam harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas anggaran negara. Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Menteri Keuangan untuk membahas potensi dampak kenaikan harga energi global terhadap kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas perkembangan harga minyak dunia yang kini terus berfluktuasi. Pembahasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kebijakan yang harus diambil pemerintah.
“Kita akan agendakan itu. Kita akan agendakan itu. Tapi kita lihat ini kan suasananya masih dalam situasi ketidakpastian di awal. Reaksi-reaksi itu kan semuanya masih sifatnya sangat tidak tetap, masih volatile,” ujar Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurut Misbakhun, pemerintah perlu mempersiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi kemungkinan tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak global. Hal ini karena dalam struktur APBN terdapat sejumlah asumsi makroekonomi yang berkaitan langsung dengan harga minyak mentah.
Dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sekitar 70 dolar Amerika Serikat per barel. Jika harga minyak dunia melampaui angka asumsi tersebut, maka risiko fiskal bagi pemerintah berpotensi meningkat.
“Ketika harga minyak melewati asumsi itu tentu ada risikonya terhadap fiskal kita,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa opsi menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah pilihan pertama yang harus diambil pemerintah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah komponen dalam pembentukan harga BBM yang dapat dievaluasi sebelum keputusan kenaikan harga diambil.
“Saya minta kalau bisa opsi itu paling akhir. Bukan terakhir, paling akhir. Paling akhir,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan, pemerintah biasanya memiliki dua pilihan kebijakan. Pertama, negara menanggung seluruh kenaikan harga melalui subsidi energi. Kedua, beban kenaikan tersebut dibagi antara pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen.
Pada perdagangan Senin (9/3) pagi, harga minyak dunia bahkan sempat mencapai sekitar 113 dolar Amerika Serikat per barel. Lonjakan tersebut dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi stabilitas pasar energi global.
“Kalau ada pilihan moderat, biasanya akan dibagi. Sebagian diserap negara, sebagian lagi ke konsumen. Tapi kalau masih bisa di absorb oleh negara, tentu pemerintah akan berupaya menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Misbakhun juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian nasional. BBM termasuk dalam komponen harga yang dikategorikan sebagai administered price yang sangat memengaruhi tingkat inflasi.
Apabila harga BBM meningkat, maka biaya transportasi dipastikan ikut naik. Kondisi tersebut kemudian dapat memicu kenaikan harga berbagai komoditas, termasuk bahan pangan yang biaya distribusinya bergantung pada transportasi.
“Kalau BBM naik, transportasi pasti naik. Pangan juga ikut naik karena biaya produksi meningkat. Ini yang ingin dijaga pemerintah agar tidak menekan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” tutur dia.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah perlu bersikap hati-hati dalam merespons gejolak harga minyak global. Kebijakan yang diambil sebaiknya dilakukan secara terukur dan tidak bersifat reaktif terhadap pergerakan pasar dalam jangka pendek.
“Respons kita harus terukur, wait and see. Jangan setiap pergerakan langsung kita bereaksi,” ucap dia.
Lan.
