majalahsuaraforum.com — Unjuk rasa yang digelar ratusan masyarakat adat dari Kecamatan Bittuang terkait penolakan terhadap rencana proyek geotermal di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh pada Kamis (19/2/2026). Dalam insiden tersebut, Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, sempat berada dalam situasi genting dan nyaris menjadi sasaran kemarahan massa saat berlangsungnya audiensi di kantor DPRD Tana Toraja.
Situasi Memanas di Ruang Audiensi Kericuhan bermula ketika ratusan peserta aksi yang sebelumnya mengikuti jalannya dialog dengan tertib tiba-tiba tersulut emosi. Ketegangan meningkat di dalam gedung DPRD Tana Toraja, khususnya di ruang pola, saat Bupati Zadrak Tombeg berdiri dan berjalan mendekati barisan massa aksi.
Langkah tersebut dinilai sebagian warga adat dari Lembang Balla sebagai tindakan yang memicu kesalahpahaman. Sejumlah demonstran kemudian bergerak mendekati bupati, menciptakan situasi yang tidak terkendali dalam waktu singkat.
Aparat keamanan yang berjaga segera mengambil tindakan untuk menghalau massa dan mengamankan posisi bupati. Aksi saling dorong antara peserta aksi dan petugas pun tak terhindarkan, menyebabkan suasana di dalam gedung menjadi gaduh dan penuh ketegangan.
Beruntung, situasi dapat segera dikendalikan. Massa akhirnya berhasil ditenangkan sehingga potensi kericuhan yang lebih besar dapat dicegah.
Penolakan Tegas Aliansi Masyarakat Toraja Sebelum insiden tersebut, Aliansi Masyarakat Toraja telah menyatakan sikap tegas menolak rencana pengembangan proyek geotermal yang akan dilaksanakan di wilayah Lembang Balla, Kecamatan Bittuang. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial yang dinilai berisiko bagi kehidupan masyarakat setempat.
Koordinator aksi, Daniel Somba, menegaskan bahwa penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Ia menyebut potensi ancaman terhadap lingkungan dan keselamatan warga sebagai pertimbangan utama.
“Kami menilai proyek ini berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga,” ungkap Daniel.
Menurut massa aksi, proyek panas bumi tersebut dikhawatirkan memicu risiko bencana di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Selain itu, mereka juga menyoroti kemungkinan terganggunya sumber mata air yang menjadi kebutuhan utama warga.
Kekhawatiran terhadap Dampak Ekologis dan Ekonomi Tidak hanya persoalan keselamatan, masyarakat juga menyoroti dampak jangka panjang terhadap lahan pertanian dan kawasan hutan. Wilayah tersebut selama ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi warga.
Mereka menilai eksplorasi dan pengembangan proyek geotermal berpotensi merusak keseimbangan ekologis yang telah terjaga secara turun-temurun. Kerusakan lingkungan, menurut mereka, dapat berdampak langsung pada keberlangsungan mata pencaharian masyarakat adat di Kecamatan Bittuang.
Aksi demonstrasi ini menjadi gambaran kuatnya resistensi masyarakat terhadap proyek yang dianggap berisiko terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Hingga saat ini, penolakan terhadap rencana pengembangan geotermal di wilayah tersebut masih terus disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Toraja dan warga terdampak.
Dw.
