Majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait wacana penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang disebut akan dibayar menggunakan dana negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut diketahui memiliki kewajiban pembayaran utang yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
Saat dimintai pendapat mengenai rencana penggunaan APBN untuk pelunasan utang tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih perlu meninjau lebih jauh proposal yang diajukan pihak China.
“Kita lihat kondisinya di China sepertinya apa, apa persyaratannya dari China,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Siap Berangkat ke China Jika APBN Digunakan Purbaya juga menambahkan, apabila memang penyelesaian utang kereta cepat benar-benar menggunakan APBN, maka ia akan turun langsung untuk melakukan negosiasi dengan pihak China.
“Kalau saya yang bayar saya akan ke China saya sendiri, tapi saya belum tahu, saya akan double check,” tuturnya.
Menkeu Tegaskan Tetap Dilibatkan dalam Proses Penyelesaian
Selain itu, Purbaya turut meluruskan anggapan yang menyebut dirinya tidak dilibatkan dalam pembahasan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Ia memastikan bahwa selama ini dirinya tetap terlibat dan selalu mendapatkan informasi perkembangan terbaru, meski belum mengetahui apakah keputusan final sudah ditetapkan.
“Selama ini saya dilibatkan, yang waktu itu ya. Tapi yang terakhir selalu ada perkembangan-perkembangan kan. Tapi saya nggak tahu final apa belum, tapi nanti kan pasti saya dikasih tahu,” tutur Purbaya.
Dengan pernyataan tersebut, pemerintah masih akan menunggu kepastian proposal dan syarat dari pihak China sebelum memutuskan apakah utang proyek kereta cepat akan benar-benar diselesaikan melalui dana APBN.
Lan.
