majalahsuaraforum.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa para pimpinan lama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh lepas tangan atas pengelolaan aset negara di masa lalu. Ia mengingatkan bahwa setiap penyimpangan yang ditemukan akan ditindak sesuai hukum, termasuk kemungkinan pemanggilan oleh Kejaksaan.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional.
Lembaga tersebut dirancang untuk menghimpun dan mengelola seluruh kekuatan ekonomi negara secara terpusat dalam satu sistem manajemen.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa nilai aset negara yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara mencapai sekitar US$ 1 triliun. Aset tersebut sebelumnya tersebar di sekitar 1.040 perusahaan BUMN, sehingga menyulitkan pengawasan secara menyeluruh.
Menurut Prabowo, sistem pengelolaan aset yang terfragmentasi selama ini telah menciptakan ruang bagi praktik penyimpangan. Ia menilai mustahil melakukan pengawasan efektif terhadap jumlah perusahaan yang sangat besar tanpa satu kendali manajemen.
“Bayangkan siapa yang bisa menilai seribu perusahaan. Ini akal-akalan,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara khusus menyoroti tanggung jawab pimpinan BUMN periode sebelumnya. Ia menegaskan bahwa konsolidasi aset negara bukan alasan bagi para pimpinan lama untuk menghindar dari pertanggungjawaban atas kebijakan dan keputusan yang telah mereka ambil.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dahulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan dalam proses pengelolaan BUMN. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan kemungkinan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses tersebut.
“Siap-siap dipanggil kejaksaan,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa langkah konsolidasi aset negara melalui Danantara dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat serta demi menciptakan tata kelola kekayaan nasional yang transparan dan akuntabel.
“Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” ujar Prabowo.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperkuat pengawasan terhadap aset negara, menutup celah korupsi, serta memastikan bahwa seluruh kekayaan nasional dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
Octa.











