Home / Nasional / Langgar Aturan Kawasan Hutan, Anak Usaha Genting Didenda Hampir Rp 396 Miliar

Langgar Aturan Kawasan Hutan, Anak Usaha Genting Didenda Hampir Rp 396 Miliar

Foto. Ist

majalahsuaraforum.com – Perusahaan perkebunan asal Malaysia, Genting Plantations, mengungkapkan bahwa salah satu anak usaha tidak langsungnya di Indonesia dikenai sanksi berupa denda administratif sementara hampir Rp 396 miliar atau setara S$ 30,2 juta oleh otoritas Indonesia.

Mengutip laporan Business Times, Genting Plantations menyatakan bahwa anak usaha tidak langsungnya, Susantri Permai, yang dimiliki sebesar 95%, telah menerima pemberitahuan sementara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Indonesia terkait pengenaan denda tersebut.

Sanksi administratif itu diberlakukan terhadap puluhan perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pengelolaan kawasan hutan. Satgas PKH sebelumnya telah mengumumkan 71 korporasi yang diduga melakukan pelanggaran, terdiri atas 49 perusahaan perkebunan sawit dan 22 perusahaan pertambangan.

Dalam keterangannya, perusahaan menyebutkan bahwa Susantri Permai telah melakukan pembayaran denda, meskipun pemberitahuan tersebut masih menunggu proses finalisasi dari otoritas Indonesia. Namun demikian, Genting Plantations tidak merinci jenis pelanggaran spesifik yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif tersebut.

Kasus ini mencerminkan langkah pemerintah Indonesia yang semakin tegas dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan perkebunan, pertambangan, dan sektor lainnya yang diduga beroperasi di dalam kawasan hutan atau melampaui batas izin konsesi yang dimiliki.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pemerintah meningkatkan intensitas audit dan investigasi melalui satuan tugas lintas lembaga yang melibatkan unsur kehutanan, penegak hukum, serta militer. Langkah tersebut bertujuan untuk merebut kembali kawasan hutan negara sekaligus menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang dinilai tidak patuh terhadap ketentuan perizinan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, kawasan hutan berada di bawah pengaturan ketat. Setiap perusahaan diwajibkan mengantongi izin yang sah dan secara jelas menetapkan batas wilayah konsesi. Aktivitas di luar batas izin atau di dalam kawasan hutan tanpa persetujuan resmi dapat berujung pada sanksi administratif, mulai dari denda, pencabutan izin, hingga perintah penghentian kegiatan operasional.

Hingga akhir tahun lalu, upaya penertiban tersebut telah menyebabkan penyitaan sekitar empat juta hektare lahan konsesi. Pemerintah juga mencatat penerimaan denda sebesar Rp 2,34 triliun dari 20 perusahaan kelapa sawit serta satu perusahaan tambang nikel yang terbukti beroperasi di luar wilayah konsesi yang ditetapkan.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa potensi penerimaan negara dari denda administratif di sektor sawit dan pertambangan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

“Untuk 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan,” kata Jaksa Agung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Ia merinci bahwa potensi denda administratif dari sektor perkebunan sawit diperkirakan mencapai Rp 109,6 triliun, sedangkan dari sektor pertambangan sebesar Rp 32,63 triliun. Dengan demikian, total potensi denda administratif tersebut mencapai Rp 142,23 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung juga melaporkan penyerahan dana senilai Rp 6,6 triliun kepada negara. Dana tersebut berasal dari denda administratif yang diterapkan oleh Satgas PKH serta dari upaya penyelamatan keuangan negara dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Adapun rincian penerimaan tersebut mencakup denda administratif kehutanan sebesar Rp 2,34 triliun yang berhasil ditagih Satgas PKH dari 20 perusahaan perkebunan sawit dan satu perusahaan tambang nikel.

Dw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *