majalahsuaraforum.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti kembali sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia di tengah mencuatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai menyentuh langsung prinsip dasar demokrasi.
Pembahasan mengenai Pilkada itu disampaikan Megawati dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga semangat reformasi yang menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, termasuk dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah.
Menurut Hasto, Megawati menekankan bahwa pemilihan langsung merupakan bentuk konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat, sekaligus memperkuat legitimasi kepala daerah yang terpilih.
“Dengan rakyat yang berdaulat, dengan pemimpin dipilih secara langsung, ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai aspirasi rakyat yang digali ketika kampanye,” ujar Hasto mengutip pernyataan Megawati usai pembukaan Rakernas I PDIP.
Meski demikian, PDIP belum mengambil sikap final terkait sistem Pilkada ke depan. Partai berlambang banteng tersebut masih akan melakukan kajian secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang masuk, baik dari masyarakat maupun dari struktur internal partai.
Hasto menambahkan, banyak aspirasi yang berharap Rakernas PDIP dapat melahirkan keputusan politik yang berpihak pada penguatan demokrasi dan partisipasi rakyat secara luas dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Namun, sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan DPD, akan dibacakan saat penutupan Rakernas,” kata Hasto.
Ia menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mencakup pertimbangan mendalam dari sisi nilai dan prinsip dasar demokrasi.
“Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan,” tuturnya.
Rakernas I PDIP sendiri menjadi forum strategis bagi partai untuk merumuskan sikap politik ke depan, termasuk menyikapi polemik sistem Pilkada yang kembali mencuat di ruang publik.
Dw.
