majalahsuaraforum.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. Dorongan tersebut disampaikan sebagai refleksi atas berbagai peristiwa bencana sepanjang tahun 2025 yang dinilai menunjukkan dampak perubahan iklim semakin meluas dan nyata dirasakan masyarakat.
Menjelang pergantian tahun menuju 2026, Eddy menilai pembahasan RUU tersebut perlu dipercepat sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak perubahan iklim yang kian kompleks.
“Tahun 2025 kita sudah rasakan anomali iklim, di mana banjir terjadi di musim kemarau. Sulit membedakan kapan musim hujan dan kapan musim kemarau,” kata Eddy di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Dampak Langsung ke Sektor Pertanian dan Pesisir Menurut Eddy, ketidakpastian iklim berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan. Di sektor pertanian, perubahan pola cuaca membuat masa tanam dan panen petani menjadi tidak menentu. Sementara itu, masyarakat pesisir, khususnya nelayan, semakin terdesak akibat fenomena banjir rob yang kerap terjadi.
Ia menambahkan, dampak paling nyata dari perubahan iklim adalah meningkatnya bencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Di Bali, banjir besar kembali terjadi setelah hampir 60 tahun. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kita saksikan banjir bandang menerjang dan menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Ini harus diantisipasi segera,” ucapnya.
Masuk Prolegnas Prioritas 2026 Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi urusan lingkungan hidup, Eddy menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di parlemen. Ia bersyukur RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
“Tetapi perjuangan harus dilanjutkan dengan mempercepat RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi undang-undang,” katanya.
Menurut Eddy, kehadiran undang-undang ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang terkoordinasi dan sinergis untuk mencegah meluasnya dampak perubahan iklim.
Dorong Pembangunan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum Eddy menjelaskan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim diharapkan secara tegas memuat komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk perusakan lingkungan.
Selain itu, RUU tersebut juga dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
“Menangani perubahan iklim membutuhkan langkah taktis, koordinatif, dan responsif. Tidak boleh ada hambatan birokrasi. Karena itu, melalui undang-undang ini, kami mendorong koordinasi yang lebih baik antarkementerian dan antara pusat dan daerah, termasuk juga mendorong daerah mempersiapkan Perda Pengelolaan Perubahan Iklim,” tuturnya.
Ajak Semua Pihak Terlibat Eddy menilai tahun 2025 menjadi peringatan keras (wake-up call) bagi seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bersama-sama mendorong pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Saya mengajak semua pihak, pemerintah, akademisi, aktivis, hingga pelaku usaha, ayo bersama-sama kita dorong agar RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini segera dibahas. Saya terbuka untuk semua masukan publik demi terbentuknya undang-undang ini,” pungkas Eddy.
Dw.











