Home / Nasional / Pemerintah Buka Akses Bantuan Kemanusiaan Internasional untuk Pemulihan Aceh

Pemerintah Buka Akses Bantuan Kemanusiaan Internasional untuk Pemulihan Aceh

majalahsuaraforum.com – Pemerintah akhirnya memberikan izin masuknya bantuan kemanusiaan dari luar negeri untuk wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah. Meski demikian, bantuan yang diperbolehkan saat ini hanya berasal dari lembaga nonpemerintah atau organisasi kemanusiaan internasional (NGO).

Kepastian tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin (22/12/2025).

“Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk,” kata Muhammad MTA.

Bantuan Pemerintah Asing Belum Diizinkan Muhammad MTA menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil konfirmasi yang dilakukan Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini telah dibenarkan masuk ke Indonesia.

Namun demikian, hingga kini belum ada arahan resmi terkait bantuan yang berasal langsung dari pemerintah negara lain.

“Terkait bantuan goverment to goverment belum ada arahan,” ucap Muhammad MTA dikutip dari Antara.

LSM Internasional Diminta Lapor ke BNPB dan BPBA Dengan kebijakan tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional maupun organisasi kemanusiaan global telah diperbolehkan menyalurkan bantuan untuk mendukung proses pemulihan Aceh pascabencana. Meski begitu, seluruh aktivitas bantuan tetap harus dilaporkan secara resmi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Untuk bantuan berupa barang dan logistik, Muhammad MTA menegaskan bahwa mekanisme penyalurannya mengikuti aturan dan prosedur pelaporan yang ditetapkan oleh instansi kebencanaan.

Program Pemulihan Disesuaikan dengan R3P Sementara itu, terkait program pemulihan jangka menengah dan panjang, Muhammad MTA menyampaikan bahwa pelaksanaannya akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat serta Pemerintah Aceh. Seluruh program harus selaras dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Langkah ini diperlukan agar upaya pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pemprov Aceh Terus Lakukan Langkah Terpadu Muhammad MTA menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh terus mengintensifkan berbagai upaya pemulihan pascabencana. Gubernur Aceh, kata dia, secara aktif melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak guna memastikan penanganan berjalan optimal serta merumuskan langkah strategis yang terpadu.

“Dari beberapa kesempatan gubernur Aceh selalu berharap agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini,” ucap MTA.

Dw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *