Home / Hukum - Kriminal / Pemerintah Siapkan PP Khusus Atur Penempatan Polisi Aktif di Jabatan Sipil

Pemerintah Siapkan PP Khusus Atur Penempatan Polisi Aktif di Jabatan Sipil

majalahsuaraforum.com – Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus akan mengatur penempatan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara. Penyusunan aturan tersebut dilakukan sebagai respons atas dinamika regulasi, masukan publik, serta polemik yang berkembang terkait kebijakan penempatan personel kepolisian di luar struktur Polri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bersama para pimpinan lembaga negara dan Komite Percepatan Reformasi Polri di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Bahas Regulasi dan Respons Publik Yusril menjelaskan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

“Dan kita mencermati juga berbagai pendapat, berbagai masukan, berbagai kritik, saran masukan, dan bahkan polemik terhadap apa yang terjadi ini,” ujar Yusril.

Menurutnya, pemerintah memandang perlu adanya payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk memastikan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tetap berjalan sesuai prinsip konstitusi, hukum, dan reformasi birokrasi.

Kesepakatan Susun RPP Atas dasar tersebut, pemerintah menginisiasi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk menyamakan pandangan lintas kementerian dan lembaga. Rapat ini turut dihadiri oleh Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dari hasil rapat tersebut, disepakati langkah konkret berupa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

“Kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” terang Yusril.

Sinkronisasi UU Polri dan UU ASN Yusril menegaskan, PP yang akan disusun tersebut bertujuan menyelaraskan aturan antara UU Polri dan UU ASN, sehingga penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pelanggaran prinsip netralitas aparatur negara.

Pemerintah berharap, kehadiran PP ini dapat menjawab berbagai kritik dan kekhawatiran publik sekaligus memperkuat agenda reformasi Polri secara berkelanjutan.

Octa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *