majalahsuaraforum.com – Komisi III DPR RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong DPR bersama pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan ulang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun demikian, DPR belum memastikan langkah lanjutan terkait kemungkinan revisi regulasi tersebut.
Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menyatakan bahwa DPR menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan, setiap putusan MK selama ini selalu menjadi acuan penting dalam proses pembentukan dan penyusunan undang-undang di parlemen.
“Kita hormati putusan MK. Biasanya putusan MK itu selalu kami pedomani dalam penyusunan legislasi di DPR,” kata Hinca Kamis (18/12/2025).
Meski begitu, politisi Partai Demokrat tersebut menyampaikan bahwa Komisi III DPR belum dapat memastikan apakah dorongan MK tersebut akan langsung ditindaklanjuti dengan memasukkan revisi UU Tipikor ke dalam agenda pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Menurutnya, DPR masih perlu mencermati secara menyeluruh isi dan substansi putusan MK sebelum menentukan langkah konkret.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mendorong DPR dan pemerintah untuk melakukan pengkajian komprehensif serta merumuskan ulang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dorongan tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang menguji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam sidang pleno MK di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyampaikan lima poin penting yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah. Poin-poin tersebut meliputi perlunya pengkajian ulang secara menyeluruh terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, prioritas revisi apabila kajian menunjukkan perlunya perbaikan norma, serta penegasan bahwa perubahan aturan tidak boleh melemahkan politik hukum pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
Selain itu, MK juga menekankan pentingnya perumusan sanksi pidana yang menjamin kepastian hukum guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, serta keterlibatan partisipasi publik yang bermakna, termasuk kelompok masyarakat yang memiliki perhatian serius terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Putusan MK tersebut menambah dinamika politik dan hukum dalam pembahasan regulasi antikorupsi, di tengah sorotan publik terhadap komitmen negara dalam menjaga kekuatan instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dw.











