Home / Politik / DPR Siapkan Revisi UU Tipikor Menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi

DPR Siapkan Revisi UU Tipikor Menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi

majalahsuaraforum.com – Komisi III DPR RI mulai mengambil langkah awal untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Langkah ini dilakukan sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan ulang regulasi tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyampaikan bahwa revisi UU Tipikor akan diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026.

Menurut Nasir, dorongan dari MK menjadi dasar penting bagi DPR untuk melakukan penyesuaian regulasi, terutama terkait sejumlah norma yang dinilai masih menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

“Tentu saja DPR akan memasukkan perubahan itu UU Tipikor dalam program legislasi nasional. Semoga bisa masuk dalam prioritas tahun 2026,” katanya Kamis (18/12/2025).

Nasir menegaskan bahwa dirinya menyambut positif usulan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ia menilai kejelasan norma dalam hukum pidana merupakan hal yang mutlak agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi merugikan penegakan hukum.

“Setuju dengan putusan MK. Sebab hukum pidana itu harus lebih terang dari cahaya,” ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi secara resmi mendorong DPR dan pemerintah untuk melakukan kajian menyeluruh serta perumusan ulang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dorongan tersebut termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 142/PUU-XXII/2024 terkait pengujian materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Putusan itu dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).

Dalam pertimbangannya, MK menilai terdapat sejumlah frasa, termasuk terkait unsur kerugian negara, yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan adanya putusan tersebut, DPR melalui Komisi III membuka peluang untuk melakukan pembaruan regulasi Tipikor secara komprehensif, sejalan dengan arahan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih adil serta transparan.

Dw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *