majalahsuaraforum.com – Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan telah menetapkan formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Namun, kalangan pengusaha menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi produktivitas tenaga kerja nasional agar tidak menimbulkan tekanan struktural bagi dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Subchan Gatot, menekankan pentingnya keseimbangan antara kenaikan upah dan pertumbuhan produktivitas. Ia mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja hanya berada di kisaran 1,5% hingga 2% per tahun, sementara kenaikan upah minimum mencapai 6,5% hingga 10% per tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menciptakan tekanan struktural terhadap dunia usaha jika tidak dikelola secara hati-hati.
“Ketidaksinkronan ini perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan pengupahan tidak menimbulkan tekanan struktural terhadap dunia usaha, tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, serta memungkinkan penciptaan lapangan kerja formal dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas dia Kamis (18/12/2025).
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menyoroti perlunya kehati-hatian dalam penetapan kebijakan pengupahan, khususnya bagi sektor padat karya seperti industri garmen dan tekstil. Ia menilai sektor-sektor tersebut saat ini tengah menghadapi pelemahan, sehingga pemerintah daerah sebaiknya tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi sektor padat karya.
“Peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri harus ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, bukan melalui penambahan beban struktural yang berisiko mempersempit ruang usaha dan lapangan kerja formal,” tutur Anne.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Harijanto, menilai bahwa kenaikan upah yang tidak sejalan dengan produktivitas dapat memicu peningkatan tekanan biaya serta risiko efisiensi tenaga kerja di tingkat perusahaan.
Ia menekankan perlunya langkah mitigasi dan pembinaan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan, agar keberlangsungan usaha tetap terjaga dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dihindari.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi Lukman. Ia menyatakan bahwa sektor padat karya saat ini masih menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mulai dari melemahnya daya beli, meningkatnya biaya operasional, maraknya impor ilegal, hingga ketidakpastian perdagangan global. Kondisi tersebut membuat sektor ini sangat sensitif terhadap tambahan beban biaya, termasuk kenaikan upah.
Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, kalangan dunia usaha menegaskan tetap menghormati Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan UMP 2026. Namun demikian, mereka berharap penentuan upah minimum di tingkat daerah dapat dilakukan secara bijak dan bebas dari kepentingan politik.
“Penentuan besaran upah minimum daerah perlu mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi perekonomian dan daya saing daerah, tingkat penyerapan tenaga kerja, angka pengangguran, struktur industri, serta keberlangsungan usaha, agar kebijakan pengupahan benar-benar mendukung penciptaan dan keberlanjutan lapangan kerja formal di Indonesia,” tutupnya.
Lan.











