majalahsuaraforum.com – Kesiapan militer China untuk berperang melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya kembali menjadi sorotan internasional. Sebuah laporan kontroversial dari lembaga kajian asal Amerika Serikat, RAND Corporation, menyebut bahwa meskipun China telah melakukan modernisasi militer secara masif, kesiapan tempur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) masih diragukan karena faktor politik internal.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa motivasi utama Partai Komunis China (PKT) dalam memperkuat militernya bukan semata-mata untuk menghadapi ancaman eksternal, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan politik di dalam negeri.
Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Beijing melakukan lonjakan besar dalam penguatan militer. Dalam beberapa kategori persenjataan dan teknologi, PLA bahkan mulai menandingi, atau melampaui, kemampuan militer Amerika Serikat berdasarkan analisis para pakar pertahanan.
Berbagai simulasi yang dilakukan oleh ahli pertahanan AS berulang kali menunjukkan bahwa militer Amerika akan menghadapi kesulitan besar jika harus bertempur melawan China di kawasan pesisir Tiongkok, khususnya di sekitar Taiwan, pulau demokrasi yang diklaim Beijing sebagai bagian wilayahnya.
Namun, RAND menilai bahwa kemajuan teknologi dan persenjataan tersebut belum tentu sejalan dengan kesiapan tempur nyata di medan perang.
Militer China Dinilai Lebih Berfungsi sebagai Alat Politik Timothy Heath, pakar China senior di RAND, menegaskan bahwa orientasi utama PLA masih sangat politis.
“PLA pada dasarnya tetap berfokus pada penegakan kekuasaan Partai Komunis China (PKT) alih-alih mempersiapkan perang,” tulis Heath dalam laporannya yang berjudul “Kesiapan tempur militer China yang diragukan.”
Menurut Heath, keberhasilan modernisasi militer China lebih ditujukan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan PKT di mata publik, bukan untuk menghadapi perang besar melawan musuh eksternal.
“Pencapaian modernisasi militer China dirancang terutama untuk memperkuat daya tarik dan kredibilitas pemerintahan PKT,” tambahnya, yang menurutnya justru membuat peluang perang terbuka menjadi kecil.
Ia juga menyoroti bahwa hingga 40 persen waktu pelatihan PLA digunakan untuk materi politik.
“Kompensasi waktu yang dapat dihabiskan untuk menguasai keterampilan-keterampilan penting dalam operasi tempur semakin menimbulkan pertanyaan tentang seberapa siap PLA untuk perang modern,” ujar Heath.
Sistem Komando Dinilai Kurang Fleksibel Selain dominasi pendidikan politik, struktur komando PLA juga dinilai menjadi penghambat efektivitas tempur. Heath mencatat bahwa setiap unit militer China tidak hanya dipimpin perwira komandan, tetapi juga oleh komisaris politik yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga loyalitas terhadap partai.
“Sistem komando yang terbagi … mengurangi kemampuan komandan untuk merespons situasi yang muncul secara fleksibel dan cepat,” tulisnya.
Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan kecepatan pengambilan keputusan dalam situasi pertempuran nyata.
RAND juga menilai bahwa kemungkinan terjadinya perang konvensional langsung antara AS dan China tergolong kecil. Oleh sebab itu, Pentagon justru disarankan lebih fokus menghadapi ancaman China yang bersifat non-konvensional, tidak hanya sebatas rudal dan bom.
Pandangan Berbeda dari Pakar Militer Lain Meski demikian, kesimpulan RAND mendapatkan kritik dari sejumlah pakar militer lainnya. Mereka menilai bahwa Presiden Xi Jinping telah sangat jelas menetapkan tujuan strategis PLA, yaitu membawa Taiwan kembali di bawah kendali Beijing, termasuk dengan penggunaan kekuatan militer jika diperlukan.
Bagi kelompok pakar ini, peningkatan kekuatan PLA justru menunjukkan bahwa China tengah mempersiapkan diri untuk konflik berskala besar, terlepas dari kepentingan politik domestik dan kekhawatiran atas kontrol internal.
Mereka berpendapat bahwa modernisasi besar-besaran yang dilakukan China tidak mungkin hanya ditujukan untuk kepentingan dalam negeri semata, mengingat besarnya investasi pada kapal induk, rudal hipersonik, drone tempur siluman, hingga senjata strategis lainnya.
Red.
