majalahsuaraforum.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan kritik keras terkait kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dianggap masih menghadapi persoalan serius dalam hal integritas dan efektivitas tugas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta pada Senin (1/12/2025), di mana ia menekankan bahwa pembenahan mendesak harus segera dilakukan agar organisasi tidak menghadapi konsekuensi ekstrem.
Dalam forum tersebut, Purbaya kembali mengangkat kemungkinan pembekuan DJBC apabila upaya perbaikan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menilai bahwa maraknya impor ilegal telah memberikan tekanan besar terhadap industri dalam negeri, sehingga penanganan masalah ini harus menjadi prioritas utama.
Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil langkah tegas, termasuk merumahkan puluhan ribu pegawai DJBC, apabila perubahan yang diperlukan gagal dijalankan.
“Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan dan betul-betul beku,” tegas Purbaya.
Meskipun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan opsi pembekuan DJBC, Purbaya memilih memberi waktu selama satu tahun untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia menilai masa transisi ini memberi kesempatan yang adil kepada para pegawai untuk membuktikan komitmen mereka dalam melakukan reformasi.
Menurutnya, tidak semua pegawai akan terkena dampak apabila pembekuan benar-benar dilakukan. Pemerintah akan melakukan seleksi ulang untuk memastikan hanya pegawai yang memenuhi kriteria integritas dan kinerja yang dapat melanjutkan tugas.
“Nanti akan terpilih dan dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang tidak. Sementara, yang tidak bisa mengubah diri akan saya selesaikan langsung dengan cepat,” ujarnya.
Purbaya menilai pendekatan yang memberi kesempatan untuk memperbaiki diri lebih adil dibanding langsung menghentikan operasi DJBC tanpa peringatan.
“Daripada langsung tutup tanpa peringatan, tentu lebih baik memberi kesempatan memperbaiki diri,” tambahnya.
Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa apabila upaya perbaikan ini tidak membawa hasil, pemerintah siap mengalihkan fungsi kepabeanan kepada Societe Generale de Surveillance (SGS), perusahaan inspeksi dan verifikasi asal Swiss. SGS pernah menjalankan peran serupa pada masa lalu, sehingga dinilai mampu mengambil alih jika diperlukan.
Purbaya sebelumnya telah menyampaikan ancaman serupa pada akhir November 2025 sebagai bentuk dorongan bagi jajarannya untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan publik. Ia kembali mengingatkan bahwa reformasi internal harus menjadi prioritas seluruh pihak di Kementerian Keuangan.
“Kalau kita gagal memperbaiki, 16.000 pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan,” tegasnya kembali.
Apabila tingkat kepuasan publik tidak meningkat dan tidak ada perubahan nyata dalam kinerja, maka pembekuan DJBC serta pelimpahan tugas kepada SGS bukan sekadar ancaman, melainkan kemungkinan yang bisa direalisasikan.
“Karena ancamannya serius. Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti dengan SGS,” pungkas Purbaya.
Lan.
