majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh data dana daerah yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melalui proses verifikasi berlapis dan berasal dari sumber resmi. Hal ini ia sampaikan menanggapi adanya sejumlah pemerintah daerah yang memprotes keakuratan data yang digunakan oleh kementeriannya.
“Banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat. Kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” ujar Purbaya dalam sambutannya pada Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Purbaya, kredibilitas Kemenkeu tetap terjaga karena setiap data yang digunakan telah divalidasi secara ketat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ia menegaskan pentingnya ketelitian dalam proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan negara.
“Data adalah hal yang paling penting. Jadi, saya minta teman-teman di Kemenkeu untuk cek, double cek, dan pastikan semua data benar-benar valid,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengingatkan seluruh jajaran Kemenkeu agar setiap rupiah dari anggaran negara dikelola secara bijak dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya disiplin dalam pelaksanaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan setiap rupiah digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” ucapnya.
Purbaya juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah daerah yang belum mampu mengelola anggaran dengan baik. Untuk itu, Kemenkeu akan lebih aktif memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan efisien.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus berjalan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ketika saya datang ke kementerian atau lembaga, bukan untuk mengganggu kebijakan mereka, tetapi untuk memastikan uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Purbaya.
Pernyataan ini menjadi penegasan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan akurasi data dalam pengelolaan dana publik, sekaligus menjawab kritik dari sejumlah pemerintah daerah terkait data dana transfer yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Lan.
