majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah inovatif untuk meningkatkan keamanan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia memanggil hacker Indonesia yang memiliki reputasi internasional untuk menguji dan memperkuat sistem tersebut, semua dilakukan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10/2025), Purbaya menjelaskan:
“Tentang biaya Coretax, enggak ada penambahan biaya. Paling menambah biaya membayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu. Gaji biasa, pos pengeluaran biasa, enggak ada yang istimewa.”
Purbaya menekankan bahwa penguatan sistem digital perpajakan akan lebih mengandalkan sumber daya manusia dalam negeri. Ia memutuskan untuk memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP) yang sudah ada, daripada membentuk tim baru.
“Sebelumnya mereka enggak biasa saja, tetapi dari sisi programming, coding, enggak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami enggak akan membuat tim baru. Tim yang ada diperkuat,” jelasnya.
Langkah ini juga mencakup kerja sama dengan para hacker lokal untuk melakukan uji penetrasi (penetration test) terhadap Coretax DJP. Purbaya menyatakan bahwa hacker Indonesia memiliki reputasi global di bidang keamanan siber.
“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” ujarnya.
Hasil pengujian menunjukkan peningkatan signifikan pada keamanan sistem Coretax DJP. “Dulu nilai keamanan cuma sekitar 30 dari 100, sekarang sudah di atas 95. Artinya, dari posisi D atau E, sekarang jadi A+,” ungkap Purbaya. Selain itu, performa sistem untuk aspek non-transaksional juga meningkat hingga di atas 95 dari skala 0-100, menunjukkan pengelolaan data dan infrastruktur pajak digital yang lebih aman dan optimal.
Namun, Purbaya mengakui salah satu kendala utama adalah keterikatan kontrak dengan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai vendor sebelumnya. Akses penuh pemerintah terhadap sistem baru bisa dijalankan setelah kontrak resmi dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada Desember 2025.
“Januari 2026 sudah selesai seharusnya, keamanan dan infrastruktur. Infrastruktur sangat amat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya,” jelas Menkeu.
Purbaya menegaskan bahwa ke depan, ketergantungan terhadap pihak asing akan dihentikan sepenuhnya.
“Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan dan kami akan memanfaatkannya secara serius,” tutupnya.
Lan.
