majalahsuaraforum.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa arah kebijakan hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah tidak boleh hanya berpihak pada investor besar. Ia menekankan, hilirisasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurut Bahlil, pelaksanaan hilirisasi tidak hanya soal membangun industri pengolahan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan keadilan ekonomi agar masyarakat di sekitar wilayah tambang bisa menikmati hasil pembangunan.
“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri,” ujar Bahlil.
Ia menilai, masyarakat lokal perlu diberi ruang lebih besar dalam kegiatan industri turunan pertambangan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar. Dalam pandangannya, pemerintah harus memastikan keterlibatan masyarakat di setiap tahapan proyek hilirisasi.
Dampak Nyata di Daerah Penghasil Tambang Bahlil memaparkan sejumlah daerah yang kini telah merasakan dampak positif dari kebijakan hilirisasi. Di antaranya Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang disebut berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 20%, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 6%.
Menurut Bahlil, capaian tersebut membuktikan bahwa hilirisasi mampu memperkuat perekonomian lokal bila dijalankan dengan strategi yang berpihak kepada masyarakat daerah. Ia menegaskan, kebijakan ini harus terus diarahkan untuk menghadirkan pemerataan pembangunan, bukan hanya pertumbuhan di pusat industri.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan peta jalan pascatambang, yakni rencana pengembangan ekonomi baru di kawasan bekas tambang agar tetap produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
Pemerintah Fokus pada Nilai Tambah Nasional Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menuturkan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperkuat sektor hilirisasi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Strategi hilirisasi dipandang penting untuk melepaskan Indonesia dari jebakan ekspor bahan mentah dan memperkuat posisi tawar di rantai nilai global,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, kebijakan hilirisasi merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Bahlil, hilirisasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
18 Proyek Strategis Bernilai Rp 618 Triliun Sebagai bentuk konkret pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah menyiapkan 18 proyek strategis nasional dengan total investasi lebih dari Rp 618 triliun. Proyek-proyek ini akan dikelola oleh Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).
Dari total proyek tersebut, sekitar 67% berlokasi di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional. Proyek ini meliputi delapan sektor mineral dan batubara, dua proyek transisi energi, dua proyek ketahanan energi, dua proyek hilirisasi pertanian, serta tiga proyek di bidang kelautan dan perikanan.
Beberapa proyek strategis yang menonjol antara lain pengembangan smelter PT Freeport Indonesia, proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik berkapasitas 15 gigawatt, pengolahan alumina dan mangan sulfat, pembangunan modul surya, serta fasilitas penyimpanan minyak nasional.
Menurut Bahlil, langkah ini merupakan upaya besar pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Meningkatkan Kualitas SDM dan Kemandirian Daerah Dalam mendukung pelaksanaan hilirisasi, Kementerian ESDM juga fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan. Pemerintah telah menjalankan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja untuk mempersiapkan sumber daya manusia lokal agar dapat terserap dalam industri hilir yang terus berkembang.
“Hilirisasi bukan lagi sekadar gagasan, melainkan strategi nyata agar terlepas dari kutukan sumber daya,” tegas Bahlil.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh berhenti pada tahap eksploitasi, melainkan harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan teknologi bagi bangsa. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga produsen barang bernilai tinggi.
Regulasi Baru untuk UMKM dan Koperasi Tambang Sebagai tindak lanjut kebijakan ini, Kementerian ESDM tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang akan mengatur pelaksanaan pertambangan oleh UMKM, koperasi, dan organisasi keagamaan.
Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Dalam aturan baru itu, akan diatur secara rinci batas luas wilayah tambang yang dapat dikelola oleh pelaku usaha kecil serta penentuan lokasi badan usaha agar tetap berada di wilayah yang sama dengan area tambang. Tujuannya, untuk memastikan partisipasi masyarakat lokal dan menciptakan keseimbangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kecil.
Bahlil menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Dengan regulasi tersebut, ia berharap masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan pertambangan yang berlangsung di daerah mereka.
Lan.
