majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum, baik dari kejaksaan maupun kepolisian, agar tidak bersikap sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil. Ia menegaskan, hukum seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat untuk menindas golongan yang lemah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,25 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
“Kita tidak ingin mencari-cari masalah, saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apa pun,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, penegak hukum harus melakukan evaluasi diri dan menjaga agar kewenangan yang dimiliki tidak digunakan untuk menyulitkan rakyat kecil. Ia menuturkan, dirinya sering menerima laporan dari masyarakat mengenai tindakan aparat di daerah yang justru merugikan orang-orang miskin.
“Saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa ada apa mengejar, iya kan. Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon,” imbuh Prabowo.
Kepala negara menilai, tindakan semacam itu tidak mencerminkan rasa keadilan dan empati terhadap kondisi sosial pelaku. Ia menegaskan, aparat hukum harus menegakkan hukum dengan hati nurani serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap proses penegakan hukum.
Prabowo mengingatkan agar aparat menghindari pendekatan hukum yang menimbulkan ketimpangan. Ia menyebut, perilaku “tajam ke bawah namun tumpul ke atas” merupakan bentuk kezaliman yang harus dihentikan.
“Tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu zalim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa, atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang saya kasih beasiswa,” ucap Prabowo.
Presiden menegaskan, keberpihakan kepada rakyat kecil bukan berarti negara harus lemah di hadapan pelaku kejahatan besar. Justru sebaliknya, negara harus tampil tegas terhadap pihak-pihak kuat yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan kepentingan rakyat banyak.
“Yang kuat, dia akan kuat, tetapi yang kuat kalau melanggar hukum, iya, kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka? Jangan mereka ngira Indonesia lemah,” pungkas Prabowo.
Pernyataan tegas tersebut memperlihatkan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, berpihak kepada rakyat kecil, dan sekaligus tetap tegas dalam menghadapi pelanggar hukum dari kalangan berkuasa atau berpengaruh.
Hil.
