majalahsuaraforum.com – Dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI AD berinisial F dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Mohamad Ilham Pradipta (37), Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank di Jakarta, menuai perhatian luas. TNI menegaskan tidak akan menoleransi tindakan melawan hukum yang dilakukan anggotanya, dan siap mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Freddy Ardianzah, menyampaikan sikap tegas tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis (11/9/2025).
“TNI berkomitmen, siapa pun prajurit yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum, terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana akan diproses secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Brigjen Freddy.
Komitmen TNI Menindak Pelanggaran Hukum
Lebih lanjut, Freddy menegaskan bahwa institusi militer memandang serius setiap dugaan keterlibatan prajurit dalam tindak pidana. Menurutnya, tidak ada pengecualian bagi siapa pun, termasuk jika kasus tersebut berkaitan dengan kejahatan berat seperti pembunuhan.
“Yang pasti, perlu kami tegaskan, bahwa TNI sangat serius menanggapi setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit, apalagi jika berkaitan dengan tindak pidana berat seperti pembunuhan,” tegasnya.
Pemeriksaan Terhadap Oknum F Masih Berlangsung
Sementara itu, kebenaran adanya dugaan keterlibatan prajurit F turut dibenarkan oleh Danpomdam Jaya, Kolonel CPM Donny Agus. Ia mengungkapkan bahwa prajurit tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Pomdam Jaya.
“Betul dan yang bersangkutan sedang kita periksa,” kata Kolonel Donny, Rabu (10/9).
Kasus Masih Dalam Penyelidikan
Perkara ini mencuat setelah korban, Ilham Pradipta, ditemukan tewas di wilayah Bekasi dengan dugaan kuat menjadi korban penculikan sebelum dibunuh. Aparat gabungan dari kepolisian dan Polisi Militer kini tengah bekerja sama untuk menelusuri lebih jauh kronologi peristiwa, peran oknum F, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kejahatan tersebut.
TNI memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum, khususnya yang dilakukan anggotanya, akan diproses secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui jalur militer maupun sipil.
Pen. Hil.
