majalahsuaraforum.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja para kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan (karutan).
Menurut Agus, visi besar Presiden mengenai kedaulatan pangan sangat relevan dengan kesejahteraan masyarakat dan seharusnya dapat dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga hingga komunitas, lalu meluas ke tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga nasional.
“Gagasan Presiden mengenai ketahanan pangan sungguh luar biasa. Jika dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan, maka tujuan besar bangsa dalam mewujudkan kedaulatan pangan dapat tercapai. Semua pihak harus turut mendukung,” ungkap Agus di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/9/2025).
Program ketahanan pangan yang dijalankan Kementerian Imipas di Nusakambangan mencakup pelatihan pertanian padi, jagung, peternakan ayam, sapi, kambing, hingga domba. Selain itu, juga dilakukan budi daya ikan nila, tambak udang, serta penanaman pohon kelapa secara masif.
Agus menambahkan, keberhasilan kalapas dan karutan nantinya akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam melibatkan warga binaan pada program pelatihan kerja serta kegiatan produktif yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
“Kedepannya, capaian program ini akan menjadi tolok ukur dalam evaluasi pimpinan lapas dan rutan. Apakah mereka mampu meningkatkan keterampilan warga binaan melalui Balai Latihan Kerja maupun program lain yang ada, itulah yang akan menjadi penilaian utama,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa gagasan untuk melibatkan lembaga pemasyarakatan dalam ketahanan pangan berawal sejak dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo. Menurut Agus, jumlah warga binaan yang sangat besar perlu diarahkan pada kegiatan produktif agar mereka memiliki keterampilan saat kembali ke masyarakat.
Namun, Agus mengakui fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) masih terbatas. Pada awalnya, hanya sekitar 4.000 narapidana di seluruh Indonesia yang bisa mengikuti program ini. Meski demikian, ia bersyukur bahwa langkah pembinaan tersebut mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Dari keterbatasan itu, kami menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden dan merumuskan 13 program akselerasi. Di antaranya terkait peningkatan pembinaan lapas serta penguatan ketahanan pangan. Tentu saja, ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Dukungan lintas kementerian, lembaga, serta jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan sangatlah penting,” jelas Agus.
Dengan langkah ini, Agus optimistis bahwa lapas dan rutan tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga dapat berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan untuk masa depan.
Pen. Hil.
