majalahsuaraforum.com –– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas meminta pemerintah untuk segera membentuk tim atau komite investigasi independen. Dorongan ini disampaikan menyusul jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025.
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama, menilai keberadaan tim independen menjadi sangat penting agar penyelidikan bisa dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak berpihak.
> “Kami juga mendorong adanya komite investigasi yang independen untuk mengusut kenapa kawan-kawan banyak yang menjadi korban, kenapa banyak jatuh korban dan apa yang terjadi sehingga hasilnya bisa kita lihat secara objektif,” ujar Riezal dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
—
Duka atas Korban dan Tuntutan Keadilan
Riezal menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas gugurnya sebelas demonstran dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, kehilangan nyawa demi memperjuangkan aspirasi rakyat adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar.
> “Bagi kami, yang pertama, mereka meregang nyawa. Mereka harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan aspirasi. Ini harga yang sangat mahal. Yang paling penting adalah pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif, wajib mendengarkan tuntutan-tuntutan dan aspirasi dari mereka yang memperjuangkan aspirasi,” tegasnya.
PKB juga menolak segala bentuk kekerasan dalam penanganan aksi massa. Ia meminta aparat keamanan melakukan evaluasi menyeluruh agar penanganan demonstrasi ke depan lebih humanis dan tidak menimbulkan korban tambahan.
—
Reformasi Penanganan Aksi dan Perlindungan Korban
PKB menilai perlu adanya reformasi dalam pendekatan aparat ketika berhadapan dengan demonstrasi. Menurut Riezal, tindakan represif hanya akan memperburuk situasi dan menambah penderitaan rakyat.
Selain itu, PKB juga menegaskan bahwa semua korban demonstrasi harus mendapatkan perlakuan yang adil. Para demonstran yang tidak melakukan pelanggaran hukum harus segera dibebaskan, sementara korban luka harus memperoleh akses penuh terhadap layanan kesehatan.
> “Pastikan prosesnya itu baik, tepat. Jika mereka tidak melanggar hukum, maka patut segera dibebaskan,” pungkas Riezal.
—
Rangkaian Tuntutan Rakyat
Di luar dorongan PKB, kelompok mahasiswa serta elemen masyarakat sipil juga telah merumuskan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang kepada pemerintah, DPR, partai politik, Polri, hingga TNI.
17 tuntutan rakyat diberikan tenggat waktu hingga 5 September 2025, di antaranya menarik TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen kasus kekerasan aparat, membatalkan kenaikan gaji serta fasilitas DPR, membebaskan seluruh demonstran, serta menjamin perlindungan terhadap buruh dari ancaman PHK massal.
8 tuntutan rakyat dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026 berfokus pada agenda reformasi, mulai dari pembersihan DPR, reformasi partai politik, pengesahan UU Perampasan Aset, reformasi kepolisian, hingga penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
—
Desakan PKB dan suara rakyat melalui tuntutan tersebut kini menambah tekanan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Publik menunggu apakah pemerintah akan merespons dengan membentuk tim investigasi independen guna mengusut tragedi demonstrasi yang telah merenggut nyawa dan melukai banyak warga.
Pen. Dw.
