Majalahsuaraforum.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah tegas dengan mencopot Letnan Jenderal Jeffrey Kruse dari posisinya sebagai Direktur Badan Intelijen Pertahanan (Defense Intelligence Agency/DIA). Pencopotan itu dilakukan setelah laporan intelijen yang disampaikan Kruse dinilai berbeda dengan klaim Trump terkait hasil serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran.
Menurut konfirmasi sejumlah pejabat senior Pentagon dan seorang senator pada Jumat (22/8/2025), Kruse tidak lagi menjabat sebagai kepala DIA. Posisi sementara kini ditempati oleh Wakil Direktur Christine Bordine sebagai pelaksana tugas.
Selain Kruse, dua pejabat tinggi lain juga diberhentikan, yaitu Laksamana Madya Nancy Lacore selaku Komandan Cadangan Angkatan Laut, dan Laksamana Muda Milton Sands yang menjabat Komandan Komando Perang Khusus Angkatan Laut. Meski demikian, alasan resmi mengenai pemecatan ketiga perwira tersebut tidak dijelaskan secara rinci.
Laporan Intelijen Bertolak Belakang dengan Klaim Trump
Media Amerika melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth mencopot Kruse lantaran hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Hal itu dipicu laporan intelijen yang menyebutkan serangan udara pada 21 Juni 2025 hanya menunda program nuklir Iran selama beberapa bulan, bukan menghancurkannya secara permanen.
Kesimpulan tersebut berlawanan dengan pernyataan Presiden Trump yang menyebut operasi militer tersebut berhasil sepenuhnya melumpuhkan kemampuan nuklir Teheran.
Tiga hari setelah serangan berlangsung, laporan DIA bocor ke CNN dan langsung memicu kritik keras dari Gedung Putih. Trump kemudian menegaskan kembali keberhasilan operasi militer dan menuduh kebocoran itu merupakan bagian dari upaya untuk melemahkan pemerintahannya.
“Penilaian DIA bocor karena ada pihak yang ingin menciptakan kekacauan dan membuat publik percaya serangan bersejarah ini gagal,” tegas Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Riwayat Karier Kruse dan Pergeseran di Tubuh Militer AS
Jeffrey Kruse mulai menjabat Direktur DIA pada awal 2024 setelah sebelumnya bertugas sebagai penasihat Direktur Intelijen Nasional dan juga menjabat sebagai direktur intelijen koalisi internasional dalam operasi melawan kelompok teroris ISIS.
Namun sejak kembalinya Trump ke Gedung Putih, perombakan besar-besaran di jajaran militer kerap terjadi. Sejumlah perwira tinggi dicopot, termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles Brown pada Februari lalu. Beberapa pejabat penting dari Angkatan Laut, Penjaga Pantai, Badan Keamanan Nasional (NSA), hingga jaksa militer senior juga kehilangan jabatan mereka.
Bahkan, Komandan Angkatan Udara AS David Allvin mengundurkan diri secara tiba-tiba pada 18 Agustus 2025, padahal ia baru menjabat selama dua tahun.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang dipercaya dalam memimpin institusi militer.
“Presiden Trump berhak memilih pemimpin militer yang sesuai dengan kebijakan dan arah pemerintahannya,” ujar Hegseth.
Pen. Red.
