Majalahsuaraforum.com – Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, tengah menjadi sorotan nasional setelah kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Polemik ini membuat Partai Gerindra, partai politik yang menaunginya, memberikan teguran keras.
Kebijakan Pajak Jadi Kontroversi
Kenaikan PBB-P2 yang ditetapkan Sudewo dinilai terlalu tinggi dan membebani warga. Menanggapi rencana aksi penolakan, Sudewo sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang kemudian tersebar luas di media sosial.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” kata Sudewo dalam video yang beredar.
Pernyataan tersebut justru menyulut kemarahan warga. Koordinator aksi, Ahmad Husein, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan izin dan pemberitahuan resmi terkait demonstrasi yang akan digelar pekan depan. Awalnya diperkirakan hanya 5.000 orang yang turun ke jalan, namun jumlahnya membengkak hingga 75.000 orang setelah pernyataan Sudewo dinilai menantang masyarakat.
Permintaan Maaf dan Klarifikasi
Gelombang protes yang semakin besar akhirnya membuat Sudewo mengubah sikap. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Pati atas ucapan maupun kebijakan yang dianggap memberatkan.
“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut,” kata Sudewo pada Kamis (7/8/2025).
Sudewo menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menantang rakyat. “Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang (Masak rakyatku kutantang). Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelasnya.
Ia juga memberikan penjelasan bahwa kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen hanyalah batas maksimal, bukan berlaku untuk semua tanah dan bangunan. Menurutnya, masih banyak objek pajak di Pati yang mengalami kenaikan di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen.
Tekanan Politik dan Desakan Mundur
Meski Sudewo telah berjanji meninjau ulang kebijakan tersebut, desakan warga untuk terus turun ke jalan tidak terbendung. Bahkan, demonstrasi yang terjadi kemudian semakin menguatkan suara agar Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.
Partai Gerindra turut merespons dengan menegaskan bahwa kebijakan kepala daerah tidak boleh menyulitkan rakyat. Teguran keras pun diberikan kepada Sudewo, dan kasus di Pati dijadikan peringatan bagi kepala daerah lain agar lebih bijak dalam menetapkan kebijakan, khususnya yang terkait dengan beban pajak masyarakat.
Pen. Lan.
