Majalahsuaraforum.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, angkat bicara mengenai wacana bergabungnya PDI Perjuangan (PDIP) dalam Kabinet Merah Putih yang tengah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Herman, keputusan mengajak partai mana pun ke dalam pemerintahan adalah hak penuh presiden.
> “Soal penetapan kabinet, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden,” ujar Herman saat ditemui awak media, Rabu (6/8).
Herman menegaskan, Demokrat tidak mempermasalahkan apabila Prabowo memutuskan melibatkan PDIP dalam struktur kabinet. Ia menilai, keputusan tersebut harus dihormati semua pihak, terutama oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pengusung utama pemerintahan saat ini.
Semakin Banyak yang Bersatu, Semakin Baik
Menurut Herman, kolaborasi antarpartai dalam pemerintahan justru akan memperkuat pembangunan nasional. Ia menyebut, penyatuan visi dan potensi dari berbagai partai akan mempercepat tercapainya tujuan bersama.
> “Kalau semua kekuatan bangsa bersatu dengan satu tujuan bersama, proses menuju tujuan itu akan lebih mudah dan terukur,” jelasnya.
Namun begitu, ia juga tidak menutup kemungkinan jika PDIP memutuskan menjadi partai penyeimbang, sesuai dengan sikap politik yang sempat disampaikan elite PDIP sebelumnya.
> “Kami di Demokrat punya pengalaman sembilan tahun sebagai partai penyeimbang. Artinya, kami mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi rakyat, namun tetap kritis jika ada kebijakan yang bertentangan dengan harapan masyarakat,” ucap Herman.
Perbedaan Gagasan Tetap Diperlukan
Herman juga menekankan pentingnya pengawasan dari luar pemerintahan, serta keberadaan partai yang berperan sebagai kontrol. Baginya, perbedaan pendapat, ide, dan gagasan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, asalkan tujuannya tetap sama: untuk kepentingan rakyat.
> “Seluruh kekuatan bangsa idealnya bersatu. Boleh berbeda gagasan, tapi tujuannya harus sejalan: demi bangsa dan rakyat,” tegasnya.
Herman pun menilai bahwa skema semacam itu—kerja sama sekaligus kontrol—pernah dilakukan Demokrat dan bisa menjadi model politik yang sehat ke depan.
Pen. Dw.
