Majalahsuaraforum.com — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, menyatakan keyakinannya bahwa konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja tidak akan berkembang menjadi krisis regional yang lebih luas. Hal tersebut disampaikannya dalam pernyataan resmi di Jakarta pada hari Selasa, 29 Juli 2025.
“Kami meyakini bahwa konflik Thailand dan Kamboja tidak akan meluas karena situasinya dapat diatasi melalui penyelesaian damai,” ujar Ace Hasan.
Ace menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dari seluruh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Ia menyatakan bahwa kedua negara yang terlibat dalam konflik telah menunjukkan komitmen sebagai bagian dari komunitas ASEAN, dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati dan menjaga hubungan antarnegara.
“Thailand dan Kamboja sebagai bagian dari komunitas ASEAN memiliki komitmen bersama untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik antarnegara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ace mendorong Indonesia untuk mengambil peran aktif sebagai pemimpin alami di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, posisi strategis dan rekam jejak diplomasi Indonesia yang kuat dengan kedua negara menjadikan Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi mediator yang efektif dalam upaya penyelesaian konflik.
“Indonesia punya hubungan baik dengan Thailand dan Kamboja, dan pengalaman panjang dalam memediasi konflik. Ini jadi modal penting untuk mendorong gencatan senjata dan stabilisasi situasi,” jelasnya.
Ace juga menyoroti bahwa perdamaian di kawasan ASEAN bukan hanya penting secara geopolitik, tetapi juga vital dalam menjaga kelangsungan rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi regional yang saling bergantung.
“Penyelesaian damai harus menjadi prioritas demi menjaga stabilitas dan kepentingan bersama di kawasan ASEAN,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah Thailand dan Kamboja telah menyepakati gencatan senjata dalam sebuah pertemuan diplomatik yang berlangsung di Putrajaya, Malaysia, pada hari Senin, 28 Juli 2025. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Amerika Serikat serta Republik Rakyat Tiongkok. Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah awal yang positif menuju penurunan ketegangan di antara kedua negara.
Pen. Dw.
