Majalahsuaraforum.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, mengusulkan agar seluruh kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan kawasan IKN tidak menjadi kota mati dan mampu menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan baru.
“BUMN bisa menjual aset-aset gedungnya di Jakarta untuk membangun kantor baru di IKN. Ini akan jadi langkah strategis supaya pembangunan tidak mangkrak dan memiliki nilai keberlanjutan,” kata Aria Bima, Selasa (23/7/2025).
Aria menilai pemindahan kantor BUMN secara kolektif dapat meniru model pengelolaan pusat bisnis dan administrasi di negara-negara maju, seperti China, di mana seluruh kantor strategis ditempatkan di kawasan khusus. Ia juga menekankan perlunya alokasi anggaran minimum agar pemeliharaan aset dan infrastruktur IKN berjalan konsisten, tanpa menambah beban fiskal berlebihan.
Menanggapi usulan tersebut, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemindahan BUMN ke IKN merupakan kewenangan penuh pemerintah. Namun, ia mendukung agar kajian pemindahan tidak hanya melibatkan BUMN, tetapi juga kementerian dan lembaga negara lainnya.
“Kalau tujuannya mempercepat fungsi IKN sebagai ibu kota negara, maka kementerian dan lembaga juga bisa dipindahkan. Tapi semua ini tentu menjadi kewenangan pemerintah untuk mengkaji,” ujarnya.
Usulan ini sekaligus mempertegas komitmen DPR untuk mendorong keberlanjutan pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, sebagaimana amanat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pen. Dw.
