majalahsuaraforum.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga modus yang diduga digunakan dalam praktik korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Modus tersebut meliputi penggunaan perusahaan dengan sistem pinjam bendera, pemberian fee kepada oknum di lingkungan BNPB, hingga penggelembungan harga atau mark up proyek pengadaan barang dan jasa.
Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana kebencanaan BNPB yang saat ini tengah ditangani KPK. Penyidik terus mendalami keterlibatan para tersangka serta pihak lain yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, modus pertama dilakukan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan (BMS), yang merupakan adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto.
Dalam praktiknya, sejumlah proyek dikerjakan menggunakan nama perusahaan lain atau melalui mekanisme pinjam bendera. Namun, pelaksanaan pekerjaan tersebut diduga tetap dilakukan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan tersangka BMS.
“Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera, tetapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS,” ujar Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Modus kedua berkaitan dengan pemberian sejumlah uang atau fee kepada oknum di lingkungan BNPB. KPK menduga perusahaan yang memperoleh penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek dana kebencanaan diwajibkan memberikan imbalan kepada pihak tertentu.
Sementara itu, modus ketiga dilakukan melalui penggelembungan anggaran atau harga dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Selisih nilai yang diperoleh dari praktik mark up tersebut diduga digunakan untuk memenuhi kepentingan oknum di lingkungan BNPB.
Budi menambahkan, penyidik juga mendalami adanya inisiatif pemberian suap yang berasal dari pihak swasta. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada dugaan keterlibatan pihak internal BNPB, tetapi juga perusahaan atau pihak swasta yang diduga aktif melakukan praktik suap.
“Penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta. Artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta. Ini semuanya didalami di dua klaster perkara di BNPB ini,” pungkas Budi.
Kasus dugaan korupsi dana kebencanaan BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap 15 orang di Jakarta pada Selasa (13/10/2026). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai kebencanaan di lingkungan BNPB.
Setelah melakukan pemeriksaan selama 1×24 jam dan menggelar perkara di tingkat pimpinan, KPK memutuskan meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam proses tersebut, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu pihak yang turut diamankan dalam OTT adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian. Namun, KPK kemudian melepaskannya karena penyidik belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
Adapun lima tersangka dalam perkara ini terdiri atas Bima Setiawan (BMS) selaku tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB; Richard Erlangga (RIC) selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER).
Dalam penanganan perkara tersebut, KPK membagi penyidikan menjadi dua klaster, yakni klaster konflik kepentingan dan klaster suap. Selain mendalami peran para tersangka, KPK juga berencana mengusut kemungkinan keterlibatan mantan Kepala BNPB Suharyanto.
Dari operasi tangkap tangan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai mencapai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dan aset dalam berbagai bentuk.
Rinciannya meliputi mata uang asing sebesar US$7.500 dan S$9.000, uang tunai senilai Rp3,35 miliar, emas sebanyak 56 keping dengan berat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto dengan nilai sekitar Rp1,10 miliar.
KPK kini terus mendalami dua klaster perkara tersebut untuk mengungkap aliran dana, mekanisme pelaksanaan proyek, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penyimpangan dana kebencanaan BNPB.
octa.











