Home / Hukum - Kriminal / MA Tolak Kasasi Nurhadi, Hukuman 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp137,15 Miliar Tetap Berlaku

MA Tolak Kasasi Nurhadi, Hukuman 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp137,15 Miliar Tetap Berlaku

majalahsuaraforum.com – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dalam perkara penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan keputusan tersebut, hukuman lima tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp137,15 miliar terhadap Nurhadi tetap berlaku.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas keputusan majelis hakim MA yang menolak permohonan kasasi tersebut.

Menurut Budi, putusan itu menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dalam perkara Nurhadi telah berjalan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, baik dari sisi formil maupun materiel.

“KPK memandang, penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Budi menambahkan, KPK akan menindaklanjuti putusan tersebut melalui jaksa eksekusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan hukuman penjara dan pembayaran uang pengganti juga menjadi bagian dari upaya mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

“KPK berharap putusan ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus menjaga integritas dan amanah jabatan,” pungkas Budi.

Vonis Lima Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp137,15 Miliar

Dalam putusan tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Nurhadi.

Selain pidana badan, majelis hakim juga menetapkan denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, Nurhadi harus menjalani hukuman pengganti selama 140 hari kurungan.

Hakim turut membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp137,15 miliar kepada mantan pejabat MA tersebut. Jika tidak mampu membayar uang pengganti, Nurhadi akan dikenai pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

Nurhadi kemudian menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, majelis hakim pada tingkat banding memutuskan untuk menguatkan vonis lima tahun penjara dalam perkara gratifikasi dan TPPU tersebut.

Kasasi Nurhadi dan Jaksa Sama-sama Ditolak

Tidak menerima hasil putusan banding, Nurhadi kembali mengajukan upaya hukum melalui kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam proses tersebut, jaksa penuntut umum juga mengajukan kasasi. Akan tetapi, majelis hakim MA memutuskan menolak kedua permohonan tersebut, baik dari pihak terdakwa maupun penuntut umum.

“Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi Terdakwa,” demikian tertulis dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung seperti dilihat pada Jumat (13/11/2026).

Putusan kasasi itu ditetapkan pada Kamis (29/10/2026) dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut dipimpin oleh Soesilo, dengan Suradi dan Ansori sebagai hakim anggota.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi dari kedua pihak, vonis lima tahun penjara, denda Rp500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp137,15 miliar terhadap Nurhadi tetap dipertahankan.

 

octa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *