majalahsuaraforum.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum menentukan mekanisme yang akan digunakan dalam pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan teknis pelaksanaan sidang paripurna yang dijadwalkan pada Rabu (9/12/2026) masih disiapkan oleh panitia ad hoc bentukan pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, panitia tersebut akan membahas seluruh kebutuhan teknis penyelenggaraan sidang sebelum proses pemilihan berlangsung. Salah satu hal yang masih menunggu pembahasan adalah metode pengambilan keputusan, apakah melalui pemungutan suara atau mekanisme lainnya.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” ujar Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dengan demikian, belum ada keputusan resmi mengenai penggunaan mekanisme voting dalam pemilihan wakil presiden baru. MPR masih menyerahkan pembahasan tersebut kepada panitia ad hoc yang telah dibentuk.
Muzani menyebutkan, panitia ad hoc dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau yang dikenal sebagai Bambang Pacul.
Adapun jabatan dua wakil ketua panitia dipercayakan kepada Habiburokhman dan Lestari Moerdijat.
“Tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto, dengan diisi oleh dua orang wakil ketua,” kata Muzani.
Panitia tersebut terdiri dari 36 anggota yang berasal dari perwakilan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tugas utamanya adalah merancang mekanisme persidangan dan mempersiapkan berbagai ketentuan teknis untuk proses pemilihan hingga pelantikan wakil presiden pengganti.
Tim Verifikasi Periksa Dokumen dan Persyaratan Kesehatan
Selain membentuk panitia ad hoc untuk mempersiapkan jalannya sidang, MPR juga membentuk tim verifikasi. Tim ini memiliki tanggung jawab tersendiri, yakni memeriksa persyaratan dua calon wakil presiden yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen administrasi dan persyaratan kandidat telah lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian tim verifikasi meliputi dokumen pendidikan, termasuk ijazah, serta persyaratan kesehatan masing-masing calon.
Muzani mengatakan, penjelasan lebih lengkap mengenai tahapan pemeriksaan tersebut akan disampaikan langsung oleh tim verifikasi.
“Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya,” katanya.
Tim verifikasi juga beranggotakan 36 orang. Kepemimpinannya dipercayakan kepada Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat.
Pemilihan dan Pelantikan Dijadwalkan 9 Desember 2026
MPR telah menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik wakil presiden baru pada Rabu (9/12/2026). Sosok yang terpilih nantinya akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Jadwal tersebut menjadi bagian dari proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Ketentuan mengenai mekanisme pengisian jabatan itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Sementara itu, kepastian apakah pemilihan akan dilakukan melalui voting atau metode lain masih menunggu hasil pembahasan panitia ad hoc yang dipimpin Bambang Pacul. Panitia tersebut bertanggung jawab mempersiapkan aturan teknis agar seluruh tahapan sidang paripurna dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
dw.










